TANJUNG REDEB – Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Berau masih jauh dari kata cukup.
Meski Dinas Perikanan (Diskan) Berau telah mengupayakan penambahan kuota ke Pemerintah Pusat, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Hal itu diutarakan Sekretaris Diskan Berau, Yunda Zuliarsih.
Diakunya, kelangkaan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan sudah menjadi masalah tahunan.
“Ini kan jumlahnya pasti selalu kekurangan. Kita sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menambah kuota BBM," ungkapnya, belum lama ini.
Bahkan pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota itu ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim, tapi sejauh ini belum dapat dipenuhi.
Dirinya tak menampik jika keterbatasan kuota membuat distribusi BBM menjadi tidak merata.
“Kalau kita bicara kuota, memang kurang. Saya kurang ingat jumlah pastinya. Tapi ada nelayan yang dapat dan ada yang tidak. Bukan karena tidak memiliki rekomendasi dari kami, tapi karena kuota terbatas,” jelasnya.
Dari data Diskan Berau, jumlah nelayan di Bumi Batiwakkal saat ini mencapai sekitar 5.000 orang, termasuk Anak Buah Kapal (ABK).
Sementara jumlah kapal yang aktif dan tercatat sebanyak 2.000 unit. Subsidi BBM sendiri diberikan berdasarkan unit kapal, bukan jumlah nelayan.
Terkait prosedur pemberian rekomendasi BBM bersubsidi ia menjelaskan, nelayan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Diskan Berau.
Untuk kapal berukuran 0 sampai 5 Gross Ton (GT), cukup melampirkan surat keterangan dari kampung. Namun untuk kapal di atas 5 GT, persyaratan ditambah izin operasional dari provinsi.
“Ada pengecualian bagi kapal di bawah 5 GT. Kapal kecil ini tidak wajib memiliki izin, jadi kita beri kemudahan," katanya.
"Tapi untuk kapal 5 sampai 30 GT harus ada izin dari provinsi. Kalau tidak ada, ya kami tidak bisa keluarkan rekomendasi,” tegasnya.
Memang diaku Yunda, jumlah kapal berukuran 5 hingga 30 GT tidak banyak, hanya sekitar 170 kapal. Sisanya mayoritas merupakan kapal kecil.
Ia menambahkan, selain meminta tambahan subsidi berupa pertalite, pihaknya juga telah meminta tambahan jenis solar.
Tapi karena ada kasus internal Pertamina di awal tahun, pengajuan menjadi tertunda.
"Padahal kami mengajukan sebelum kejadian itu. Tapi karena situasi itu, permohonan kita tergeser. Jadi kita harus sabar menunggu," terangnya.
Kendati begitu, ia berharap masyarakat khususnya nelayan, dapat memahami situasi ini.
Pihaknya terus melakukan koordinasi agar kebutuhan energi nelayan bisa segera terpenuhi.
“Makanya kami hati-hati memberi keterangan, karena kalau salah persepsi bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tapi intinya, kami sudah berupaya semaksimal mungkin,” tutupnya.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Ia menilai kelangkaan BBM subsidi bisa berdampak besar terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
“BBM subsidi itu kebutuhan utama nelayan. Kalau tidak bisa melaut karena tak ada solar, mereka bisa kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut ada potensi nelayan beralih profesi jika situasi ini terus berlarut. Sehingga hal ini harus segera diatasi. Jika terus dibiarkan, bukan hanya produksi ikan yang menurun, tapi juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
DPRD kata Sumadi, siap bersama pemerintah daerah mengajukan tambahan kuota ke BPH Migas. Namun data kebutuhan harus benar-benar akurat.
“Kami pelajari dulu kondisi riilnya. Baru setelah itu kita dorong permintaan tambahan kuota,” pungkasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi