BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Berau, Senin (10/11).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari enam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau, empat di antaranya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Pertama, meningkatkan perekonomian yang kreatif dan inovatif menuju pendapatan per kapita yang layak dan berkualitas.
Kedua, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi daerah.
Serta keempat, memperkuat sektor pariwisata dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat pada 11 Juli 2025 terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
Dalam menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Berau telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang melibatkan instansi vertikal, TNI/Polri, BUMD, pelaku usaha, dan mitra pembangunan.
"Tim ini diharapkan dapat bekerja optimal dalam melaksanakan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah," terangnya.
Terdapat sembilan langkah kontret percepatan ekonomi daerah. Langkah tersebut mencakup percepatan realisasi APBD, percepatan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, serta perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, ada juga peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha juga menjadi prioritas.
“Diperlukan koordinasi lintas sektor, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta komitmen bersama untuk mengintegrasikan program dan kebijakan secara harmonis,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan nasional dan daerah, mengoptimalkan peran masing-masing dalam pelaksanaan sembilan langkah konkret, serta menyampaikan laporan capaian secara berkala dan akurat.
Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi juga menjadi hal yang ditekankan dalam pelaksanaan setiap program. Targetnya peningkatan daya saing ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Berau.
“Melalui forum koordinasi ini, kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Berau. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi