BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Karcis Digital Terpadu (SIPANDU) pada UPTD Kepelabuhanan Tanjung Batu, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
Program ini merupakan bagian dari upaya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Berau dalam mendorong transformasi digital pada sektor pelayanan publik dan pengelolaan penerimaan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie menyampaikan, digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Melalui sistem digital, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan lebih tertib, transparan, dan mudah dalam pengawasan,” katanya.
Penerapan SIPANDU memberikan sejumlah manfaat dalam pengelolaan retribusi kepelabuhanan. Salah satunya adalah pengawasan secara real-time, supaya tidak terdapat jeda waktu antara penerbitan karcis dengan pencatatan penerimaan yang masuk. Setiap transaksi dapat dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
Selain meningkatkan pengawasan, penggunaan sistem digital juga dapat meminimalkan risiko yang muncul dalam penggunaan karcis fisik.
Dengan adanya rekam jejak transaksi secara elektronik, potensi kehilangan dokumen maupun celah kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan.
SIPANDU juga memberikan efisiensi dalam operasional. Pengurangan penggunaan karcis fisik berdampak pada penghematan biaya pencetakan maupun distribusi, sekaligus membuat proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih praktis.
“Melalui sistem ini, setiap transaksi retribusi memiliki data digital yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik,” terangnya.
Hal itu juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Berau dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Lanjutnya, penguatan sistem digital bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dirinya berharap pengelolaan retribusi dapat semakin optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Modernisasi layanan publik ini menjadi salah satu upaya mendukung pembangunan Kabupaten Berau yang lebih maju, efektif, dan terpercaya,” tutupnya. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi