BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih melantik dan mengambil sumpah/janji 119 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Kabupaten Berau, Jumat (13/3).
Sebanyak 119 pejabat yang dilantik terdiri dari 53 pejabat administrator dan 66 pejabat pengawas.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik.
Sekaligus menegaskan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Amanah baru ini memerlukan profesionalitas, tanggung jawab, fokus, dedikasi, loyalitas dan akuntabilitas,” ujarnya, Jumat (13/3).
Ditegaskannya, para pejabat tersebut dipilih melalui penilaian yang objektif, supaya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik di instansi masing-masing.
Serta dapat membawa perubahan positif bagi organisasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan.
Dirinya menuntut kinerja terbaik dari para ASN yang baru dilantik. Hal ini karena kinerja aparatur pemerintah saat ini tidak lepas dari pengawasan masyarakat.
“Kami harus menyadari kinerja kami dipantau masyarakat. Karena itu bekerjalah dengan cerdas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pejabat administrator dan pengawas merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah.
Karena itu, transparansi dalam menjalankan tugas menjadi hal yang penting untuk dijaga.
Selain profesionalitas, penting juga menjaga moralitas serta sikap dan perilaku sebagai pejabat publik.
Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
Sri Juniarsih juga sempat menyinggung kondisi kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN.
“Saya ingat dulu sebelum saya menjabat, APBD kita pernah berada dalam kondisi seperti ini, tetapi kami bisa melewati masa sulit itu. Saya berharap para ASN tetap mampu melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan anggaran saat ini,” pintanya.
Ia meminta seluruh program dan kegiatan yang menjadi tugas masing-masing perangkat daerah, tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tunjukkan kinerja terbaik, cepat tanggap terhadap berbagai tantangan,” pesannya.
“Walaupun Senin WFH, bukan libur total. Tetap harus berkoordinasi dengan rekan kerja dan menghadirkan solusi untuk menjawab tantangan di instansi masing-masing,” sambungnya.
Ia menambahkan, dalam proses promosi dan mutasi jabatan kini dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat dibanding sebelumnya.
Setiap pengangkatan jabatan harus melalui proses verifikasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah itu dilakukan untuk memastikan pejabat yang dilantik benar-benar memiliki kompetensi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban.
“Kami harus memastikan orang tersebut memang tepat ditempatkan di jabatan yang baru. Setelah melalui proses di BKN barulah kami dapat melakukan pelantikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menyampaikan, pemerintah daerah masih menunggu proses lanjutan terkait pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang saat ini masih kosong, termasuk posisi kepala dinas.
Seperti Asisten II Setkab, Disbudpar, BKPSDM, dan Sekretaris DPRD Berau.
Pemkab Berau juga telah mengagendakan tahapan berikutnya dalam proses rotasi dan mutasi jabatan.
Namun pelaksanaannya masih menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setelah ini kami sudah agendakan tahapan berikutnya sambil menunggu pertimbangan teknis dari BKN, khususnya untuk posisi kepala dinas dan jabatan lain yang masih kosong,” ujarnya.
Mekanisme rotasi jabatan pun akan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem manajemen kepegawaian.
“InsyaAllah mekanisme rotasi akan kita lakukan. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui,” katanya.
Terkait pengisian jabatan kepala dinas, Said menyebut pemerintah daerah telah mengajukan rekomendasi kepada BKN.
Ia berharap proses tersebut dapat segera selesai sehingga pengisian jabatan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Untuk posisi kepala dinas saat ini kami sudah mengajukan rekomendasi. Mudah-mudahan bisa dilakukan paling tidak setelah Lebaran,” jelasnya.
Namun diakui, lamanya proses tersebut sangat bergantung pada hasil pertimbangan dari BKN. Apalagi saat ini seluruh proses administrasi dilakukan melalui sistem aplikasi secara daring.
“Lamanya tentu tergantung dari BKN. Sekarang prosesnya melalui aplikasi sehingga cukup rumit, karena tidak bisa langsung melakukan mutasi sebelum ada pertimbangan teknis dari BKN,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga dalam melakukan rotasi maupun pengisian jabatan, akan memadukan sistem manajemen talenta dengan kompetensi masing-masing ASN.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.
“Kami mengombinasikan sistem manajemen talenta dengan kompetensi masing-masing pegawai. Jadi semuanya dilakukan sesuai tahapan yang ada,” pungkasnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi