BERAU POST – Keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau dinilai belum berdampak signifikan terhadap kenaikan volume permintaan bahan pangan.
Namun, efek psikologis dari pola belanja dapur MBG yang terpusat di pasar disebut berpotensi memengaruhi dinamika harga.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kaltim, Maino Dwi Hartono menyampaikan, estimasi titik MBG di Berau berkisar 30 hingga 40 lokasi. Namun hingga saat ini, yang telah beroperasi baru sekitar 10 titik atau sekitar 30 persen.
Menurutnya, dari sisi volume kebutuhan, operasional 10 dapur MBG belum memberikan pengaruh besar terhadap total permintaan bahan pangan di Berau.
Jika satu dapur membutuhkan sekitar 200 kilogram bahan per hari, maka secara akumulasi bisa mencapai sekitar dua ton per hari.
“Kalau satu dapur 200 kilo, kalau 10 dapur ya sekitar dua ton sehari. Mungkin tidak terlalu signifikan dari sisi volume,” jelasnya.
Meski begitu, Maino menilai dampak yang lebih terasa justru pada aspek psikologis pasar.
Ketika sejumlah dapur MBG melakukan pembelian bahan secara bersamaan di pasar, kondisiu tersebut berpotensi memicu persepsi peningkatan permintaan di kalangan pedagang.u
“Begitu 10 dapur belanja semua ke pasar rame-rame, pasti akan mempengaruhi psikologis pasar. Ini yang perlu diantisipasi,” katanya.
Ia menekankan peran pemerintah daerah dalam menghubungkan pengelola MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan produsen maupun distributor.
Langkah ini dinilai penting agar pola distribusi lebih terarah dan tidak seluruh kebutuhan terpusat pada pasar tradisional.
Salah satu skema yang didorong adalah mempertemukan langsung peternak atau produsen dengan dapur MBG.
Dirinya mencontohkan pada komoditas telur, di mana peternak dapat langsung menyuplai kebutuhan dapur tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
“Bagusnya peternak telur ini langsung ke dapur MBG, sehingga memotong harga distribusi. Harganya pasti akan lebih terkendali,” terangnya.
Dengan pola distribusi yang lebih pendek, harga di tingkat konsumen diharapkan tetap stabil dan tidak terdampak oleh lonjakan permintaan sesaat.
Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi agar pelaksanaan MBG tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas harga pangan di daerah.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan mengakui, hingga saat ini, jumlah dapur yang telah beroperasi masih jauh dari kebutuhan ideal.
Padahal dapur SPPG memegang peran krusial dalam memastikan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak serta kelompok sasaran lainnya berjalan optimal.
Berdasarkan data yang ada, dari total kebutuhan dapur SPPG di Kabupaten Berau, baru 10 dapur yang telah beroperasi. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat dapur SPPG merupakan titik utama produksi dan distribusi makanan bergizi dalam program MBG.
Tanpa dukungan dapur yang memadai, pelaksanaan program berisiko tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Dijelaskannya, kebutuhan dapur SPPG di Berau terbagi ke dalam dua wilayah besar, terdiri dari aglomerasi, dan untuk wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meski kebutuhan tersebut telah terpetakan dengan jelas, diakuinya proses percepatan pembangunan dan operasional dapur masih terkendala oleh pola koordinasi yang bersifat terpusat.
Banyak aspek teknis yang sejatinya dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat.
Namun, dengan sistem koordinasi yang terpusat, penyelesaian persoalan tersebut menjadi tidak secepat yang diharapkan.
“Urusan teknis seharusnya bisa diselesaikan di tingkat wilayah Berau. Dengan begitu, pelaksanaan program bisa lebih cepat dan lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal,” pungkasnya.(aja/arp)
ghrgthyju
Editor : Nurismi