Jaga Ruang Digital, Preventif Penyebaran Berita Hoaks dan SARA

Muhammad Sholehudin Al Ayubi • Dipublikasikan Sabtu, 7 September 2024 | 11:14 WIB
Kepala Diskominfo PPU, Khairudin.
Kepala Diskominfo PPU, Khairudin.

PENAJAM - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di PPU berlangsung dengan aman dan damai.

Harapannya, Pilkada PPU tahun 2024 akan berlangsung tanpa berita hoaks, ujaran kebencian, atau masalah negatif terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Dengan empat calon bupati yang bersaing, kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan akan sangat sengit dan seru.

"Kami dari Kominfo pada prinsipnya sangat berharap untuk metode-metode yang sifatnya memancing kerusuhan, artinya unsur SARA dan pemberitaan yang tidak benar itu tidak ada," ujar Kepala Diskominfo PPU, Khairudin. 

Dirinya memprediksi bahwa pemilihan tahun ini dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kemungkinan penyebaran berita palsu. Untuk mencegah hal ini, Ia mengingatkan pentingnya mencegah penyebaran berita hoaks dan masalah SARA.

Untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan benar dan tidak menimbulkan kerusuhan, Khairuddin menekankan bahwa upaya preventif diperlukan.

Menurutnya, ketika berbicara tentang Kabupaten PPU, pemilihan yang baik dilakukan dengan cara  yang baik serta kondusif jika masyarakat PPU semua terlibat dalam pemilihan.

Ia berharap isu-isu yang dapat mengganggu keamanan tidak mengganggu perhatian publik nasional yang sudah positif terhadap PPU. Diharapkan pemilihan yang aman dan tertib akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap daerah.

 

“Terutama mengingat bahwa daerah ini merupakan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN), akan menarik perhatian,” katanya.  

Khairudin meminta orang-orang untuk berhati-hati saat menggunakan ruang digital dan mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan sanksi bagi orang yang menyebarkan informasi palsu atau bohong.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan akan dihukum menurut Pasal 28 (1) UU ITE.

"Artinya salah menyampaikan artinya akan berdampak pada diri kita sendiri," pungkasnya. (adv/ppu)

Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi
Penajam Paser Utara (PPU)