Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Darlis Pattalongi Soroti Minimnya Informasi Agenda Rapat di Internal DPRD

Nurismi
Penulis: Nurismi❯
Darlis Pattalongi minta hasil rapat Banmus disampaikan terbuka ke seluruh anggota.
Darlis Pattalongi minta hasil rapat Banmus disampaikan terbuka ke seluruh anggota.

Advertisement

BERAU POST - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyoroti tertutupnya informasi terkait agenda Rapat Paripurna ke-36, Kamis (19/11/2026). Ia menilai ketidakjelasan jadwal dari Badan Musyawarah (Banmus) berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan forum.

Menurut Darlis, kejelasan status rapat harus menjadi prioritas utama sebelum keputusan diambil. Jika agenda tidak sesuai dengan jadwal Banmus yang beredar di kalangan anggota, maka legalitas hasil rapat bisa dipertanyakan.

"Yang pertama yang perlu di clear kan adalah status rapat paripurnanya. Karena berdasarkan jadwal Banmus yang dibagi kepada kami tidak ada tercantum rapat paripurna pada hari ini," ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Advertisement

Ia menjelaskan, keputusan yang dihasilkan dari forum yang tidak sah secara prosedur akan rentan digugat. Oleh karena itu, ia meminta agar ke depan, hasil rapat pimpinan bersama Banmus tidak lagi disimpan secara internal, melainkan langsung didistribusikan ke seluruh anggota dewan.

"Kalau bukan paripurna yang sah, otomatis apa yang diputuskan di dalam paripurna juga tidak sah," tegasnya.

Darlis mengaku telah mendengar klarifikasi dari Ketua DPRD bahwa pimpinan dan Banmus sudah melakukan rapat internal untuk menyepakati agenda tersebut. Namun, ia tetap menyayangkan minimnya komunikasi ke anggota lain.

Advertisement

"Ke depan, apa pun hasil rapat pimpinan bersama Banmus mestinya segera di-share kepada seluruh anggota. Jangan sampai ada yang tahu dan ada yang tidak tahu," katanya.

Meski menyadari Banmus memiliki otoritas penuh menyusun jadwal, Darlis menekankan agar transparansi tetap dijaga. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kebingungan, baik di internal dewan maupun di tengah publik.

"Memang Banmus yang memiliki otoritas menyusun jadwal. Sehingga tidak menjadi pertanyaan kami, tidak menjadi pertanyaan publik," pungkasnya.(ADV/DPRDKALTIM)

Advertisement
Editor : Nurismi

Artikel Terkait

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle menilai persoalan pembagian pendapatan tidak bisa diselesaikan sepihak.

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Wakil Ketua Komisi I Agus Suwandy menilai persyaratan administrasi hingga DED proyek masih perlu dilengkapi.

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer