TANJUNG REDEB – Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati menyatakan alokasi pagu APBN 2024 di Kabupaten Berau tetap didominasi dengan Belanja Transfer. Dengan pagu sebesar Rp 3,5 triliun atau 92,3 persen dari total pagu anggaran yaitu Rp 3,8 triliun.
Ia menjelaskan, setelah itu disusul dengan Belanja Barang dengan alokasi Rp 177,8 miliar, Belanja Pegawai dengan alokasi Rp 102,5 miliar, dan Belanja Modal dengan alokasi Rp 50 miliar.
Realisasi belanja Bulan Juli yaitu sebesar Rp 1,8 triliun atau 47,33 persen dari total pagu Rp 3,8 triliun. Jumlah itu mengalami pertumbuhan 31,31 persen dibandingkan tahun 2023. Kemudian Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 69,2 miliar terjadi pertumbuhan 14,55 persen jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu.
“Terdapat juga Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 76,3 miliar atau sebesar 42,91persen dengan pertumbuhan 23,35 persen,” terang Vierra, Rabu (14/8).
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 31,6 miliar atau 62,14 persen dengan pertumbuhan 553,8 persen. Belanja TKD telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan Juli dengan nilai total realisasi Rp 1,6 triliun (46,76 persen) dari pagu Rp 3,5 triliun dan memiliki pertumbuhan positif 30,42 persen dibanding tahun lalu.
Realisasi Belanja pegawai di bulan Juli sudah mencapai 66,84 persen dan pembayaran gaji pegawai bersifat rutin setiap bulan serta harus dibayarkan sampai Desember.
Karena itu, bagi satker yang persentase Belanja Pegawainya sudah sangat tinggi, disarankan untuk segera membuat proyeksi Belanja Pegawai sampai dengan bulan Desember dan melakukan koordinasi dengan Eselon I masing-masing untuk melakukan revisi DIPA terkait Belanja Pegawai.
“Ini untuk mencegah pagu minus dan revisi pagu minus Belanja Pegawai dapat selesai sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir,” jelasnya.
Realisasi Belanja Barang sampai dengan Juli belum maksimal, karena tahun anggaran sudah berjalan selama 7 bulan, tapi realisasi belanja belum melebihi 50 persen. Karena itu satker perlu melakukan percepatan realisasi Belanja Barang, agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun dan realisasi belanja barang tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Untuk Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Juli sudah cukup tinggi yaitu 62,14 persen. Hal ini merupakan pertanda bahwa pengelolaan Belanja Modal pada satker sudah cukup baik dan sudah seharusnya Belanja Modal direalisasikan dengan cepat,” ujarnya.
Hal ini dikarenakan tidak terikat dengan jadwal tertentu sebagaimana yang terkadang ada pada Belanja Barang. Namun satker harus tetap meningkatkan kinerja pengelolaan Belanja Modal, agar kegiatan terkait Belanja Modal dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir dan sisa pagu Belanja Modal dapat terealisasi dengan maksimal.
Pertumbuhan yang cukup signifikan terlihat pada realisasi Belanja Modal tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, karena nilai pagu Belanja Modal tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa nilai realisasi Belanja Modal pada tahun ini dapat menghasilkan aset negara yang cukup besar. Khususnya mendukung kegiatan pemerintahan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang serta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. (sen/arp)