TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2025, Rabu (31/7). Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani Wakil Bupati Berau Gamalis, dengan Ketua DPRD Berau Madri Pani.
Gamalis mengatakan, pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan sangat baik. Disebutnya, secara garis besar KUA PPAS tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,9 triliun. Belanja ditetapkan sebesar Rp 4,4 triliun, dan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 488 miliar.
Dikatakannya, meskipun pembahasan ini memerlukan ekstra waktu, namun tidak mengabaikan sistem maupun prosedur yang ada, sehingga dapat ditetapkan menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025.
"Hal itu tentunya tidak terlepas dari sinergitas dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan legislatif," ucapnya.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Berau tahun 2025 ada 12 poin, meliputi peningkatan kualitas pendidikan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata yang berorientasi ekowisata, pengembangan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.
Selanjutnya, pengembangan kemitraan usaha pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata, pengembangan energi listrik terbarukan, pengembangan sumber daya alam yang terbaru dan berkelanjutan, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengendalian, pengawasan, dan supremasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum, serta peningkatan pelayanan prima dan terpadu.
Adapun alokasi anggaran pada KUA dan PPAS tahun 2025, secara garis besar digunakan untuk operasional SKPD dengan porsi minimal, termasuk di dalamnya belanja gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD, gaji non PNS, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kampung.
"Selanjutnya, digunakan untuk program kegiatan yang sifatnya mendesak dan untuk penunjang pelayanan publik, utamanya standar pelayanan minimal baik fisik maupun non fisik seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, sanitasi, dan air bersih," jelasnya.
Tidak terlepas dari sub kegiatan yang menunjang 18 program unggulan, serta dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting, operasional PKK, posyandu, urusan pemerintahan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan.
Dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2025, Pemkab Berau diungkapkan akan berusaha semaksimal mungkin menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas, sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus kita kedepankan, melalui prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.
"Kami juga berkomitmen untuk lebih inovatif dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kami akan lebih berfokus pada sektor unggulan daerah," ucapnya.
Disadarinya, masih banyak kekurangan pada pelaksanaan pembangunan yang dijalankan selama ini, namun pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah. Di sisi lain, tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Kemampuan anggaran yang terbatas, di tengah banyaknya program yang harus dilaksanakan, menuntut pihaknya untuk lebih selektif dalam alokasi anggaran.
"Dalam penetapan KUA PPAS tahun anggaran 2025 ini, baik eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk pembangunan di Kabupaten Berau," tandasnya. (*/aja/adv/sam)