BERAU POST – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Berau masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Selain keterbatasan armada dan personel, jarak sumber air yang cukup jauh turut menjadi tantangan dalam proses pemadaman.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Beberapa lokasi yang dipantau di antaranya Kampung Labanan Makmur, Sungai Bebanir Bangun, hingga Kampung Tubaan. Dari hasil pemantauan, Elita menyebut masih ditemukan titik yang mengeluarkan asap, khususnya di wilayah Labanan.
“Memang masih ada asap dari pantauan di lapangan,” ujarnya Minggu (6/9).
Di Labanan Makmur, penanganan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur. Mulai dari BPBD, Disdamkarmat, relawan, KPHP, hingga TNI-Polri turut diterjunkan untuk melakukan penanganan.
Menurut Elita, kunjungan Komisi I tidak hanya untuk melihat kondisi karhutla, tetapi juga mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi petugas ketika melakukan pemadaman.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan akses terhadap sumber air. Di lokasi Labanan, petugas harus mengambil air dari sumber yang cukup jauh, sehingga waktu perjalanan pulang-pergi dapat mencapai sekitar dua jam.
“Di Labanan itu mengambil air terlalu jauh, pulang-perginya sampai dua jam,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama, termasuk dengan mendorong kontribusi perusahaan yang memiliki aktivitas di sekitar wilayah terdampak.
Elita juga menilai pembangunan embung dapat menjadi salah satu solusi, untuk memastikan ketersediaan sumber air ketika karhutla terjadi.
“Kita harapkan kontribusi perusahaan yang dekat dengan titik api,” katanya.
Selain sumber air, keterbatasan armada pemadam juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Elita menyebut setiap kecamatan saat ini memiliki armada yang terbatas, sementara wilayah Berau cukup luas dan kejadian karhutla dapat terjadi secara bersamaan di sejumlah lokasi.
“Secara keseluruhan, kita kekurangan armada dan personel,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi I berharap penanganan bencana pada 2027 mendapat dukungan anggaran yang proporsional.
Tidak hanya untuk pengadaan armada dan penambahan personel, tetapi juga pemeliharaan kendaraan serta peralatan pemadaman.
“Pemeliharaan alat dan armada juga harus jadi perhatian,” tegasnya.
Di sisi lain, Elita mengapresiasi upaya Pemkab Berau yang telah melakukan penanganan dengan keterbatasan yang ada.
Namun menurutnya, antisipasi harus diperkuat karena karhutla berpotensi kembali terjadi setiap memasuki musim kemarau.
“Pemkab harus antisipasi ke depannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Disdamkarmat Berau masih menghadapi kekurangan personel untuk memberikan pelayanan kebakaran di 13 kecamatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya penanganan karhutla.
Selain keterbatasan personel, dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dan peralatan pemadam menjadi salah satu kendala yang dihadapi di lapangan.
Komandan Regu Posko Sektor Labanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau, Dwi Susilo, mengatakan, keterbatasan anggaran membuat kebutuhan operasional penanganan karhutla belum sepenuhnya dapat ditanggung pemerintah daerah. “Anggaran kami untuk pemadaman permukiman,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, kebutuhan penanganan karhutla berbeda karena lokasi kebakaran umumnya berada jauh dari permukiman.
Mobilisasi kendaraan menuju lokasi membutuhkan dukungan BBM yang cukup banyak, agar proses pemadaman dapat berjalan maksimal.
Karena itu ia mendorong perusahaan, dunia usaha, dan pemilik lahan di wilayah rawan kebakaran turut memberikan dukungan. Kolaborasi dinilai penting agar penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
“Kalau perusahaan lain ikut bergabung, tentu sangat membantu,” katanya.
Di sisi lain, keterbatasan personel juga menjadi persoalan. Dwi menyebut dirinya menjadi satu-satunya petugas pemerintah daerah yang ditempatkan di Posko Sektor Labanan.
Bahkan sektor Labanan dan Kelay hanya memiliki satu petugas pemerintah daerah. “Saya sendirian petugas pemerintah daerah di sini,” ungkapnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi