BERAU POST – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengimbau pemerintahan kampung di Kabupaten Berau menjalankan program yang berpihak dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Terutama program yang menggunakan Anggaran Dana Kampung (ADK) maupun Dana Desa (DD).
Sumadi menegaskan, penggunaan anggaran kampung tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program kampung harus benar-benar pro terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah kampung perlu memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak positif, baik berupa peningkatan pendapatan, penambahan keterampilan, maupun peluang usaha baru bagi warga.
Menurutnya, salah satu program yang dinilai penting untuk terus diperbanyak adalah pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Melalui pelatihan, warga dapat memperoleh kemampuan baru yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha ataupun meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
“Kalau ada pelatihan yang memberikan keahlian tentu itu sangat bagus,” katanya.
Sumadi juga mendorong pemerintah kampung agar lebih kreatif dalam menyusun program kerja. Ia menilai kampung tidak harus selalu bekerja sendiri, tetapi dapat menggandeng pihak ketiga untuk menghadirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, komunitas, maupun pelaku usaha untuk mengadakan program pembinaan masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah kampung dinilai bisa menghadirkan kegiatan yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan warga.
“Kalau kampung kreatif dan mau menggandeng pihak ketiga tentu hasilnya bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Lanjut Sumadi, keberadaan pemerintah kampung harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui program yang nyata dan bermanfaat.
Jangan sampai anggaran yang cukup besar setiap tahun justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga.
Ia menilai program pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama, khususnya bagi kampung yang memiliki potensi sektor usaha, pertanian, perikanan maupun pariwisata. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan yang tepat.
“Yang penting masyarakat merasakan manfaatnya,” terangnya.
Sumadi berharap seluruh kepala kampung beserta aparatnya dapat lebih serius dalam merancang program kerja tahunan.
Ia juga meminta agar penggunaan ADK dan DD dilakukan secara transparan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah kampung harus hadir dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (sen/arp)
Editor : Nurismi