Kabupaten Berau, khususnya di Kota Tanjung Redeb, sedang menghadapi krisis kepercayaan publik yang dipicu oleh distorsi pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Fenomena antrean tidak wajar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga meluber ke ruas jalan bukan hanya menimbulkan masalah kemacetan.
Hal ini juga merupakan gejala akut dari pengetap atau oknum yang membeli BBM subsidi secara massal, untuk dijualk embali demi keuntungan pribadi.
Praktik pengetap telah menggerogoti hak masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas harian, sekaligus merusak ketertiban umum.
Sayangnya, pendekatan konvensional seperti razia sesaat atau reliance semata pada sistem barcode Pertamina terbukti belum mampu memutus mata rantai kejahatan pengetap.
Artikel ini mengulas mengapa metode lama gagal dan menawarkan solusi komprehensif berbasis verifikasi data fisik pencatatan plat kendaraan, pencatatan kilometer (odometer) kendaraan, dan pembuatan regulasi hukum daerah.
Akar Masalah, Mengapa Pendekatan Lama Gagal?
Selama ini, penanganan pengetap bersifat reaktif. Aparat hanya bergerak ketika keluhan masyarakat memuncak atau saat kemacetan sudah parah.
Sementara sistem digital seperti barcode Pertamina, meski bagus secara konsep, memiliki celah eksekusi di lapangan karena pengetap sering menggunakan identitas kendaraan berbeda atau bergantian plat nomor.
Selain itu, sistem digital sering kali tidak terhubung dengan verifikasi konsumsi riil kendaraan. Misalnya, mobil bisa mengisi 70 liter Pertalite dalam sehari tanpa mengetahui secara pasti, apakah mobil ini benar-benar menempuh jarak yang membutuhkan 70 liter pertalite?
