BERAU POST – Kalangan legislatif Kabupaten Berau, menilai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perlu diperkuat, khususnya dalam aspek mitigasi bencana yang lebih terencana dan terukur. Hal ini dinilai penting guna mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Berau.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa BPBD harus segera meningkatkan kapasitasnya melalui penyusunan rencana induk kebencanaan yang komprehensif. Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi dasar penting dalam penanganan bencana secara menyeluruh.
“BPBD harus punya rencana induk kebencanaan yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan peta wilayah rawan bencana sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan.
Dengan adanya peta tersebut, perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi risiko di lapangan. “Peta rawan bencana ini penting sebagai dasar kebijakan,” katanya.
Subroto menjelaskan, peta tersebut nantinya diharapkan dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan tata ruang daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun rencana detail tata ruang.
Integrasi ini dinilai krusial agar pembangunan tidak dilakukan di kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana. “Harus masuk dalam RTRW agar pembangunan lebih terarah,” tegasnya.
Ia menambahkan, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor.
Namun, sebagai leading sector, BPBD diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana yang efektif.
Lebih lanjut, Subroto juga meminta BPBD untuk menentukan titik-titik kumpul atau lokasi evakuasi yang dapat digunakan saat terjadi bencana. Keberadaan titik kumpul ini dinilai penting untuk memudahkan koordinasi dan meminimalisasi risiko korban.
“Titik kumpul harus ditentukan sejak awal,” ungkapnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi terkait jalur evakuasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak panik dan dapat bertindak cepat sesuai prosedur.
Ia menilai, selama ini upaya mitigasi masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan terintegrasi. Tanpa perencanaan yang matang, penanganan bencana dikhawatirkan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Subroto berharap BPBD dapat segera menindaklanjuti masukan tersebut dengan langkah konkret di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, serta masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
“Mitigasi harus disiapkan sejak dini agar dampaknya bisa diminimalisir,” pungkasnya. (sen/hmd)
Editor : Nurismi