Penjabat (Pj) Kepala Kampung Bidukbiduk, Ary Gunawan mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah kampung menargetkan peningkatan PAK, seiring pembenahan tata kelola serta penguatan peran badan usaha milik kampung (BUMK) dalam pengelolaan.
Dalam mewujudkan itu, Pemerintah Kampung Bidukbiduk pun mulai membenahi tata kelola destinasi unggulan Labuan Cermin menyusul lonjakan kunjungan saat libur Lebaran Idulfitri 2026.
Selain penataan pengelola, perbaikan infrastruktur dasar menjadi fokus utama setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lagi memadai.
Pihaknya telah menggelar musyawarah kampung terkait pengelolaan destinasi wisata tersebut. Hal ini menyusul terbitnya surat keputusan (SK) kolaborasi pengelolaan Labuan Cermin yang ditandatangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan pemerintah kampung.
“Setelah SK kolaborasi keluar, sebelum libur Lebaran kami sudah menunjuk pengelola sementara. Saat ini pengelolaan kami kembalikan ke BUMK, dan menunjuk pengelola teknis di lapangan,” jelas Ary.
Untuk operasional teknis, pengelolaan Danau Dua Rasa kini dipercayakan kepada Lekmalamin dengan melibatkan masyarakat setempat.
Sementara itu, kelompok sadar wisata (pokdarwis) belum dilibatkan, karena masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir dan masih menunggu pembentukan struktur baru.
Di sisi lain, pemerintah kampung juga melakukan evaluasi terhadap tarif masuk. Penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas yang belum sepenuhnya layak, terutama pada akses masuk.
“Jembatan kayu menuju dermaga kondisinya sudah tidak layak. Saat puncak kunjungan kemarin, pengunjung menumpuk di atas jembatan, dan ini berisiko. Selain itu, area parkir dan dermaga tunggu juga masih kurang memadai,” ujarnya.
Saat ini, loket tiket yang digunakan masih merupakan milik warga. Pemerintah kampung berencana mengusulkan perbaikan untuk sarana pendukung yang masih kurang, termasuk area parkir dan loket yang lebih representatif.
Untuk jangka pendek, perbaikan darurat telah dilakukan secara swadaya bersama masyarakat untuk perbaikan jembatan di dekat dermaga yang rusak.
Gotong-royong dilakukan untuk menambal kerusakan di jalur masuk dan jembatan kayu guna memastikan keselamatan pengunjung.
“Untuk dermaga akan kami usulkan ke Dinas Perhubungan, sedangkan jembatan kemungkinan ke DPUPR. Ini memang jadi prioritas evaluasi kami ke depan,” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan infrastruktur, kontribusi Labuan Cermin terhadap pendapatan asli kampung (PAK) cukup signifikan.
Tahun ini, pemerintah kampung menargetkan peningkatan pendapatan melalui pengelolaan yang lebih optimal.
Dari sisi tarif, saat ini pengunjung dikenakan biaya Rp 370 ribu per kapal untuk maksimal 10 orang (pulang-pergi).
Sementara untuk rombongan kecil di bawah 10 orang, tarif dipatok Rp 300 ribu. Anak di bawah lima tahun tidak dikenakan biaya.
Ketersediaan armada kapal juga masih terbatas, dengan hanya tujuh unit yang beroperasi karena sebagian lainnya dalam perbaikan. Kapal-kapal tersebut merupakan aset pengelola dan masyarakat setempat.
Menariknya, pemerintah kampung juga berencana memberikan tarif khusus bagi warga lokal Bidukbiduk. Kebijakan ini diambil agar masyarakat setempat tetap dapat menikmati destinasi wisata di wilayahnya sendiri.
“Jangan sampai warga lokal tidak bisa menikmati karena harga. Kami akan beri diskon khusus,” tuturnya.
Lonjakan pengunjung saat libur Lebaran lalu juga menjadi catatan penting. Bahkan, Ary turun langsung membantu pengelola mengurai antrean dan kepadatan di area loket serta dermaga penyeberangan.
Antusiasme wisatawan yang tinggi menjadi peluang sekaligus tantangan. Pemerintah kampung berharap dukungan dari pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan dan renovasi fasilitas penunjang.
“Labuan Cermin ini salah satu penyumbang PAD kabupaten. Kami siap mendukung pengembangan, tapi tentu perlu dukungan infrastruktur yang memadai,” pungkasnya.
Terpisah, Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi menegaskan, pihaknya terus terlibat aktif dalam mendampingi pengelolaan destinasi Labuan Cermin.
Koordinasi yang intens antara Disbudpar dengan pengurus maupun pengelola wisata menjadi kunci dalam memastikan tata kelola berjalan lebih baik ke depan.
Disbudpar juga secara berkala melakukan pemantauan, memberikan masukan terkait pelayanan pengunjung, hingga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan.
“Tujuannya agar pengelolaan Labuan Cermin bisa lebih tertata, profesional, dan tetap berbasis pemberdayaan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia menilai pola pengelolaan yang saat ini sedang dibenahi di Labuan Cermin berpotensi menjadi percontohan bagi destinasi lain di Kabupaten Berau, bahkan di tingkat regional.
Kolaborasi antara pemerintah kampung, BUMK, dan masyarakat dinilai sebagai model yang relevan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
“Kalau ini berjalan konsisten, Labuan Cermin bisa jadi role model. Ini yang ingin kami dorong agar bisa direplikasi di destinasi lain,” tukasnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi