BERAU POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Mawar, Kecamatan Tanjung Redeb, dan dihadiri oleh masyarakat setempat, termasuk para ketua RT dari wilayah sekitar.
Kegiatan PDD ini menjadi bagian dari komitmen Makmur HAPL dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi serta pentingnya peran aktif warga dalam mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dimana, Makmur menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
“Kita terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam partisipasi publik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk terlibat,” ujar Makmur.
Ia menjelaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya dibutuhkan saat momentum pemilihan umum, tetapi juga harus hadir dalam setiap tahapan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” tegasnya di hadapan para peserta.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi.
Selain itu, Makmur HAPK menjelaskan berbagai mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun kepada wakil rakyat di lembaga legislatif.
“Masyarakat harus berani menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Kritik yang membangun justru sangat dibutuhkan demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Makmur menilai bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif.
Dengan adanya ruang partisipasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan.
“Jika masyarakat dilibatkan, maka kontrol sosial akan berjalan dengan baik. Ini penting agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu Ketua RT di Kecamatan Tanjung Redeb, Abdurahman, menyambut baik pelaksanaan kegiatan PDD tersebut.
Ia menilai agenda ini sangat positif dan memberikan pemahaman yang luas bagi masyarakat, khususnya terkait peran dan fungsi DPRD.
“Ini kegiatan yang sangat baik. Masyarakat jadi lebih paham bagaimana menyampaikan aspirasi dan memahami batas kewenangan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun daerah,” ujar Abdurahman.
Ia berharap agar seluruh aspirasi dan masukan yang telah disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut benar-benar dapat dibahas di meja pemerintahan.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“DPRD adalah tempat masyarakat mengadu dan menyampaikan keluhan. Kami berharap ada tindak lanjut nyata dari setiap aspirasi yang telah disampaikan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kegiatan seperti ini,” tutupnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi