BERAU POST – Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang kembali mencuat di Berau baru-baru ini turut menjadi perhatian Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Ia menegaskan, kejadian-kejadian seperti ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani isu perlindungan perempuan dan anak.
Sebutnya, kasus kekerasan yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi alarm keras bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Berau belum sepenuhnya optimal.
Untuk itu Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta tindakan cepat dari Pemkab Berau.
“Ini tidak boleh terulang lagi. Kasus yang viral kemarin harus menjadi pengingat bahwa kita masih punya pekerjaan besar dalam melindungi anak dan perempuan di daerah ini,” tegasnya.
Secara khusus, Dedet -sapaannya- pun menyoroti kinerja OPD yang memiliki tanggung jawab langsung dalam isu perlindungan perempuan dan anak, terutama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Menurutnya, langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi harus diperkuat dan diperluas. Ia menilai masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk kekerasan, cara melapor, serta pentingnya perlindungan dini.
“Sosialisasi sangat dibutuhkan. Masyarakat harus benar-benar diedukasi agar memahami apa itu kekerasan, bagaimana mencegahnya, dan ke mana harus melapor. DPPKBP3A harus lebih aktif turun ke lapangan,” ujar Politisi Partai NasDem itu.
Sebutnya, upaya pencegahan masih menjadi kunci utama untuk menekan angka kekerasan.
Program penyuluhan, kampanye perlindungan anak, hingga edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat disebut harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat kasus muncul.
Ia mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Berau.
“Ini masalah serius, bukan sekadar penanganan setelah kasus terjadi. Kita harus mencegah sejak awal. Pemerintah daerah tidak boleh lengah,” katanya.
Dedy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas OPD, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem perlindungan menyeluruh.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dikerjakan satu dinas saja. Harus ada kolaborasi. Jika semua pihak bergerak, potensi kekerasan bisa ditekan,” jelasnya.
Dirinya pun berharap Pemkab Berau mengambil langkah cepat dan tepat untuk memperbaiki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Ia juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melapor dan tidak takut menyampaikan kebenaran.
“Kami akan terus mengawasi. Yang jelas, perlindungan anak dan perempuan harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada korban lain,” pungkasnya.
Sementara itu saat dihubungi secara terpisah Kepala DPPKBP3A, Rabiatul Islamiah belum memberikan komentar banyak.
“Saya lagi rapat evaluasi,” sebutnya melalui pesan singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, Rabiatul belum merespons kembali panggilan awak media ini. (aky/sam)