HARIAN RAKYAT KALTARA — Sekitar 250 perusahaan di wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor pernah mendapat surat teguran terkait perizinan dan pemanfaatan air permukaan.
Persoalannya beragam, mulai dari izin yang mendekati masa berakhir, belum mengantongi izin, hingga kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa mengatakan perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, baik dari sungai maupun sumber lainnya, wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA).
“Perusahaan itu tidak bisa mengambil air seenaknya. Ada izin pemanfaatan air, namanya SIPA. Kami memonitor, misalnya izinnya mau habis atau ada perusahaan yang belum mengurus. Kalau ada seperti itu, kami ingatkan dan kami surati,” ujar Mustafa, Minggu (8/11).
Teguran tersebut diberikan berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah daerah dalam wilayah kerja BWS Kalimantan V. Cakupannya meliputi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melalui Wilayah Sungai Sesayap dan Berau-Kelai.
“Waktu akhir tahun kemarin ada sekitar 250 yang kami tegur. Itu tersebar, ada di Malinau, Tana Tidung, Nunukan, Bulungan dan wilayah lainnya. Ada yang izinnya mau habis, ada yang belum membayar. Ada juga yang belum memiliki izin pemanfaatan air,” ungkapnya.
Mustafa menegaskan, ratusan perusahaan tersebut tidak seluruhnya melakukan pelanggaran yang sama. Sebagian hanya perlu memperbarui izin, sedangkan lainnya harus melengkapi persyaratan administrasi maupun memenuhi kewajiban pembayaran.
Saat ini, pengajuan izin pemanfaatan air telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perusahaan mengajukan permohonan secara daring. Kemudian BWS memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum proses dilanjutkan.
“Sekarang setelah ada OSS, pengajuannya online. Jadi mereka mengajukan, kemudian persyaratannya kami lihat. Kalau masih ada kekurangan, dikembalikan untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap, baru diproses lagi,” katanya.
Selain pengawasan perizinan, BWS juga berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pajak air permukaan.
Data sumber air dan volume pemanfaatan yang dilakukan perusahaan disampaikan sebagai bahan pengawasan penerimaan daerah.
“Kami yang memberikan datanya. Misalnya sumbernya dari mana, berapa pemanfaatannya, itu kami sampaikan. Bapenda kemudian menggunakan data tersebut untuk pengawasan pajak air permukaan,” jelas Mustafa.
Ia menegaskan, kewajiban perizinan berlaku bagi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan usaha. Penggunaan air dari sungai tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Air permukaan itu ada kewajibannya. Perusahaan yang mengambil air dari sungai harus punya izin dan membayar sesuai ketentuan. Jadi bukan berarti karena airnya ada, kemudian bisa langsung diambil tanpa izin,” tuturnya.
Mustafa menjelaskan, BWS menjalankan fungsi pemantauan dan memberikan peringatan apabila ditemukan persoalan dalam perizinan maupun pemanfaatan air. Sementara pengelolaan pajak air permukaan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Bapenda.
Di sisi lain, perusahaan juga diminta memperhatikan efisiensi penggunaan air. Terutama ketika curah hujan mulai menurun. Pemanfaatan sumber daya air perlu disesuaikan dengan kondisi ketersediaannya.
“Air harus digunakan secara efisien. Apalagi kondisi seperti sekarang, ketika hujan mulai jarang, pemanfaatannya harus diperhatikan. Tidak bisa mengambil air sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kondisi sumbernya,” pungkas Mustafa. (sas/uno)
Editor : Nurismi