Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ingin Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

N
Penulis: Nurismi❯
UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan keterangan usai menghadiri Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta.
UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan keterangan usai menghadiri Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta.

Advertisement

BERAU POST - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta.

Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.

Advertisement

“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Advertisement

Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas.

Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.

Advertisement

Artikel Terkait

Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Wamen ATR Ossy Dermawan percepat tata ruang & LP2B dukung swasembada pangan KSPEAN di 4 provinsi.

​Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Penataan Ruang Berbasis Risiko

​Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Penataan Ruang Berbasis Risiko

Kementerian ATR/BPN gelar Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026, tekankan mitigasi bencana.

Serahkan Sertipikat Gratis ke Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Imbau Masyarakat Beralih ke Elektronik

Serahkan Sertipikat Gratis ke Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Imbau Masyarakat Beralih ke Elektronik

ATR/BPN dan Menteri PKP Maruarar Sirait serahkan 15 sertipikat Bedah Rumah BSPS di Kota Bogor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer