HARIAN RAKYAT KALTARA — Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Tetapi juga memberikan dampak terhadap efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengungkapkan, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya penghematan biaya operasional gedung sekitar Rp 400 juta dalam satu bulan sejak penerapan kebijakan tersebut.
“Pembayaran operasional gedung sudah kami evaluasi. Karena pembayarannya melalui BKAD, saya melihat perbandingan antara bulan sebelumnya dengan bulan ini, dan terlihat ada penurunan. Kurang lebih sekitar Rp 400 juta yang berhasil dihemat,” ujarnya, Kamis (30/7).
Menurut Denny, angka tersebut baru berasal dari penurunan biaya operasional gedung pemerintah. Seperti penggunaan listrik dan kebutuhan operasional lainnya. Sementara itu, potensi penghematan dari sisi lain masih belum dihitung secara menyeluruh.
Ia menilai masih terdapat efisiensi tambahan dari berkurangnya mobilitas ASN menuju kantor setiap hari. Dengan jumlah pegawai Pemprov Kaltara yang mencapai sekitar enam ribu orang. Penggunaan bahan bakar kendaraan diperkirakan juga mengalami penurunan cukup signifikan.
“Kalau penggunaan BBM ASN dihitung juga, tentu angkanya akan lebih besar. Ribuan ASN tidak harus setiap hari datang ke kantor, sehingga biaya transportasi juga ikut berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, Denny menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan satu-satunya tujuan penerapan WFA. Pemerintah tetap menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama.
“Penghematan yang diperoleh menjadi nilai tambah selama pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan target pekerjaan seluruh perangkat daerah dapat dipenuhi,” kata dia.
Ia juga menilai konsep kerja yang lebih fleksibel kemungkinan akan semakin banyak diterapkan pemerintah. Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong birokrasi lebih adaptif dan berbasis hasil kerja.
“Selama kualitas pekerjaan tetap terjaga dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Maka WFA merupakan langkah yang efektif. Kita bukan mengejar kuantitas bekerja, tetapi kualitas hasil kerja,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Baik dari sisi peningkatan produktivitas ASN maupun besaran efisiensi anggaran yang dapat dicapai. Sehingga penerapan WFA benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (fai/uno)
Editor : Nurismi