HARIAN RAKYAT KALTARA— Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto menegaskan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan syarat jabatan maupun memperoleh sertifikat kelulusan.
Pelatihan tersebut harus mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang menghasilkan aksi perubahan nyata dan berdampak langsung, terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Denny, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sebatas menjalankan administrasi pemerintahan. Melainkan menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, transparan, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Karena itu, pejabat administrator dituntut menjadi motor penggerak perubahan di setiap perangkat daerah.
“Keberhasilan mengikuti pelatihan bukan diukur dari selembar sertifikat. Tetapi dari lahirnya inovasi dan aksi perubahan yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di organisasi,” tegasnya, Senin (20/7).
Ia menjelaskan, seorang administrator memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara arah kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan program di lapangan.
Kualitas kepemimpinan pada level administrator akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah.
“Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui PKA merupakan investasi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung semakin cepat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar inovasi yang dihasilkan peserta tidak berhenti pada pembuatan aplikasi baru atau sekadar mengganti nama program lama.
Sebaliknya, inovasi harus mampu menyederhanakan birokrasi, memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mudah diterapkan secara berkelanjutan.
Inovasi yang baik adalah inovasi yang menjawab persoalan riil di organisasi dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain inovasi, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai transparansi bukan hanya soal membuka data kepada public.
Tetapi memastikan proses pengambilan keputusan hingga penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (fai/uno)
Editor : Nurismi