HARIAN RAKYAT KALTARA — Pertumbuhan kawasan permukiman di Kota Tarakan tidak selalu sejalan dengan data administrasi kependudukan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan menemukan masih adanya konsentrasi data penduduk pada wilayah tertentu, yang dipengaruhi kebutuhan akses pendidikan, khususnya untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit.
Fenomena tersebut menyebabkan perbedaan antara jumlah penduduk berdasarkan administrasi kependudukan dengan kondisi riil masyarakat yang tinggal di suatu wilayah.
Akibatnya, sebaran penduduk dalam dokumen administrasi belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan kawasan permukiman yang terjadi di lapangan.
Kepala BPS Tarakan Umar Riyadi menjelaskan, dalam pendataan kependudukan terdapat dua pendekatan yang digunakan, yakni de jure dan de facto.
Pendekatan de jure merujuk pada alamat administrasi yang tercatat dalam dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga. Sedangkan de facto mengacu pada lokasi tempat tinggal sebenarnya.
“Dua-duanya penting dan saling melengkapi. De jure itu berdasarkan administrasi penduduknya terdaftar di mana. Sementara de facto itu berdasarkan yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut,” ujarnya, Senin (22/6).
Menurut Umar, perbedaan antara kedua data tersebut masih cukup terlihat di Tarakan. Salah satu faktor yang memengaruhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan.
Ia mencontohkan, terdapat warga yang secara fisik telah menetap di wilayah Tarakan Utara atau kawasan pengembangan permukiman lainnya.
Namun tetap menggunakan alamat administrasi di Tarakan Barat maupun Tarakan Tengah untuk kepentingan pendaftaran sekolah.
“Misalnya untuk kebutuhan sekolah favorit, ada warga yang sebenarnya tinggal di Tarakan Utara. Tetapi masih menggunakan alamat Tarakan Barat atau Tarakan Tengah,” katanya.
Kondisi tersebut membuat jumlah penduduk secara administrasi lebih banyak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Padahal dalam kenyataannya, perkembangan permukiman telah meluas ke sejumlah kawasan baru, termasuk Juwata dan Tarakan Utara.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penggunaan data de facto dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Data tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi riil kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan layanan pendidikan.
“Kalau hanya melihat data administrasi, bisa saja suatu wilayah terlihat padat. Padahal secara riil penduduknya sudah banyak berpindah dan berkembang ke wilayah lain,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada data administrasi kependudukan.
Pemerintah daerah juga perlu melihat kondisi faktual di lapangan, agar fasilitas publik yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Umar, kebutuhan pembangunan sekolah menjadi salah satu contoh yang harus mempertimbangkan persebaran penduduk secara riil.
Wilayah yang mengalami pertumbuhan permukiman memerlukan dukungan fasilitas pendidikan. Agar masyarakat tidak terus bergantung pada sekolah yang berada di kawasan tertentu.
Selain fasilitas pendidikan, keberadaan infrastruktur dan layanan publik lainnya juga dinilai berpengaruh terhadap pola perpindahan penduduk di dalam kota.
Kawasan yang memiliki akses jalan lebih baik, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, dan sarana publik yang lengkap cenderung menjadi tujuan masyarakat untuk bermukim.
“Manusia pada akhirnya akan mendekati wilayah yang fasilitasnya lengkap. Makanya pembangunan infrastruktur itu penting untuk pemerataan sebaran penduduk,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas publik yang merata dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru.
Sekaligus mengurangi konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu. Dengan demikian, distribusi penduduk di dalam kota dapat berkembang lebih seimbang.
BPS menilai informasi berbasis kondisi riil lapangan perlu menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kalau fasilitas publiknya berkembang merata, maka penyebaran penduduk juga akan mengikuti,” pungkasnya. (sas/uno)
Editor : Nurismi