Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan, indikator disusun untuk memastikan program pangan dan gizi berjalan efektif. Serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga kualitas gizi yang diterima masyarakat.
“Di dalam rencana aksi ini ada kurang lebih 22 indikator. Itu menjadi alat ukur untuk memastikan program pangan dan gizi berjalan baik,” ujarnya, Minggu (31/5).
Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya produksi padi, produksi protein hewani, hasil perikanan hingga prevalensi stunting di Kalimantan Utara.
Bertius menjelaskan, indikator tersebut menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia mencontohkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.
“Bagaimana OPD pertanian memaksimalkan potensi lahan yang ada. Sehingga kita bisa swasembada dalam menghasilkan padi,” katanya.
Menurutnya, peningkatan hasil pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan. Tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan meningkatnya pendapatan petani, kebutuhan gizi keluarga dinilai akan semakin baik sehingga turut mendukung penurunan angka stunting.
“Kalau beras tersedia dan pendapatan petani meningkat. Maka kualitas gizi keluarga juga membaik dan penurunan stunting bisa tercapai,” jelas Bertius.
Ia menambahkan, pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi melibatkan berbagai OPD teknis dengan sasaran utama masyarakat Kalimantan Utara secara luas.
Melalui program tersebut, Pemprov Kaltara ingin memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas gizi.
“Tujuan akhirnya menciptakan ketahanan pangan dan masyarakat yang lebih sehat,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi