Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Jalan Rusak, Puskesmas Kosong, dan Tak Ada SMA: Warga SP 7 Tanjung Buka Tumpahkan Amarah di Sesi Reses

Nurismi • Rabu, 20 Mei 2026 | 08:00 WIB
ASPIRASI WARGA: Agenda reses Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, di SP 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. (DPRD KALTARA)
ASPIRASI WARGA: Agenda reses Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, di SP 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. (DPRD KALTARA)

HARIAN RAKYAT KALTARA— Agenda reses Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, di SP 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, menjadi ruang bagi masyarakat. Untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak di wilayah mereka.

Sejumlah persoalan disampaikan warga secara langsung. Mulai dari kondisi jalan dan jembatan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan tingkat SMA yang belum tersedia di daerah tersebut.

Warga berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Khususnya akses jalan dan jembatan yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan belum adanya puskesmas di wilayah mereka. Kondisi tersebut membuat warga harus menempuh jarak yang cukup jauh saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sektor pendidikan, warga mengaku kesulitan karena anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP harus keluar daerah untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA.

Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Achmad Djufrie mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting yang akan diperjuangkan bersama dalam pembahasan pembangunan daerah.

Dengan turun langsung ke tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi riil yang dihadapi warga.

“Ketika kita datang langsung dan mendengar masyarakat berbicara. Kita bisa memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan. Itu yang menjadi dasar perjuangan kami di DPRD,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pemerataan pembangunan harus dirasakan hingga ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian, terutama terkait pelayanan dasar masyarakat.

“Harapan masyarakat ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa mendapat perhatian dalam program pembangunan daerah,” tuturnya. (adv/uno) 

Editor : Nurismi
#hak layanan dasar #masyarakat transmigrasi #DPRD Kaltara #pemerataan