HARIAN RAKYAT KALTRA — Puluhan anak dari keluarga miskin ekstrem di Kota Tarakan, yang sebelumnya menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua mereka, kini mulai mendapatkan hak pendidikan dasar yang layak.
Keberadaan mereka terungkap saat Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) Herman, melakukan kunjungan kerja ke lokasi belajar sementara di gedung UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan, Kelurahan Kampung Enam, Senin (18/5).
Di lokasi tersebut, ditemukan fakta bahwa sebagian besar siswa Sekolah Rakyat ini sebelumnya terpaksa menghabiskan waktu di jalanan untuk berjualan akibat tuntutan ekonomi keluarga.
Tidak sedikit pula dari mereka yang mengalami penelantaran dan tidak pernah menyentuh bangku sekolah formal.
Akibat hambatan tersebut, terjadi ketimpangan usia dan kompetensi belajar. Di mana anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru memulai proses belajar membaca dan menulis di tingkat dasar.
“Sebenarnya di sini banyak siswa yang sebelumnya dieksploitasi orang tuanya untuk berjualan. Ada juga anak-anak yang usianya seharusnya sudah SMP, tetapi karena berbagai masalah akhirnya masih mengikuti jenjang SD. Karena belum paham, belum bisa baca tulis. Sekarang sudah mulai lancar,” ujar Herman saat meninjau langsung aktivitas pembelajaran.
Selain faktor kemiskinan ekstrem, kendala administratif menjadi pembatas utama anak-anak di wilayah perbatasan ini untuk mengakses pendidikan formal.
Banyak orang tua siswa yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi, seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga.
Kondisi ini membuat anak-anak mereka secara otomatis tertolak oleh sistem penerimaan siswa di sekolah negeri reguler.
Herman menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat ini menjadi solusi darurat yang sangat mendesak demi memulihkan akses pendidikan anak-anak rentan.
Saat ini, para tenaga pendidik di sekolah tersebut juga mengambil alih peran untuk membantu pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi keluarga siswa agar mereka diakui oleh negara.
“Kalau bicara urgent. Sekolah Rakyat ini sangat urgent sekali. Kita daerah perbatasan. Banyak orang tua siswa yang secara administrasi juga bermasalah. Banyak yang belum punya surat-surat seperti akta kelahiran dan lain-lain. Sudah dibantu diurus oleh teman-teman guru di sini,” jelas Herman.
Saat ini, aktivitas belajar mengajar Sekolah Rakyat Tarakan masih menumpang di fasilitas pinjaman milik Pemerintah Kota Tarakan.
Namun, pemenuhan infrastruktur jangka panjang mulai berjalan melalui intervensi pemerintah pusat. Kementerian Sosial tengah membangun gedung permanen khusus Sekolah Rakyat di kawasan Juwata Permai.
Hingga pertengahan Mei 2026, progres pembangunan fisik fasilitas pendidikan baru tersebut dilaporkan telah mencapai kisaran 50 persen.
Jika proyek ini rampung, seluruh siswa dan tenaga pengajar akan dipindahkan ke lokasi baru yang memiliki fasilitas penunjang yang lebih memadai dan representatif.
Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan Arbain menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anak-anak dari klaster miskin ekstrem dan rentan yang dapat masuk ke dalam program ini.
Untuk menjamin keberlangsungan belajar dan mencegah anak-anak kembali turun ke jalan. Seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung penuh oleh pengelola. Bantuan yang diberikan tidak sebatas pada alat tulis dan seragam sekolah, melainkan menyentuh kebutuhan personal harian siswa.
“Kita memang sepakat yang kita masukkan itu orang yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau ada yang mengaku mampu, tentu akan kita sesuaikan lagi dengan kriteria. Setahu saya, kebutuhan sehari-harinya seperti sabun, kebutuhan mandi, dan kebutuhan dasar lainnya sudah disediakan. Termasuk perlengkapan sekolah, itu sudah ditampung semua,” kata Arbain.
Dinas Sosial menyatakan akan terus melakukan pendampingan dan verifikasi faktual secara berkala di lapangan. Langkah ini diambil agar pemulihan hak belajar anak-anak yang sebelumnya putus sekolah di Kota Tarakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. (sas/uno)
Editor : Nurismi