HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memantau dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga pangan dan berbagai kebutuhan masyarakat di daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, pengawasan dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap pekan.
Menurutnya, pembahasan terkait perkembangan harga dan dampak kenaikan BBM selalu menjadi perhatian, dalam rapat inflasi yang juga dimonitor langsung oleh pemerintah pusat.
“Kita setiap Senin ada rapat tim inflasi dan dimonitor langsung oleh teman-teman di pusat. Ada tim inflasi juga di sini yang terus melakukan pengawasan,” ujarnya, Rabu (13/5).
Denny menjelaskan, pemerintah daerah terus mengawal berbagai komoditas yang terdampak kenaikan BBM. Khususnya produk yang proses distribusi maupun produksinya bergantung pada penggunaan bahan bakar.
Ia mengakui, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek domino terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk bahan pangan dan produk kemasan.
“Salah satu yang sempat ramai itu plastik. Ketika harga plastik naik, tentu akan mempengaruhi biaya kemasan dan sebagainya,” jelasnya.
Dampak tersebut di beberapa daerah bahkan mulai memunculkan alternatif penggunaan bahan lain sebagai pengganti kemasan plastik. Seperti daun pisang untuk membungkus makanan.
“Kalau di Jawa itu mulai terasa. Ada yang mencari alternatif pengganti kemasan menggunakan daun pisang dan sebagainya,” terangnya.
Meski demikian, hingga saat ini Pemprov Kaltara mengaku belum menerima laporan signifikan terkait dampak langsung kenaikan BBM terhadap harga kebutuhan pokok di wilayah Kaltara.
Kendati begitu, pemerintah daerah tetap meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap stabilitas harga di pasaran. Guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga secara bertahap.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltara akan terus melakukan pemantauan melalui TPID bersama instansi terkait. Agar inflasi daerah tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan untuk memastikan langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif di daerah. Terutama menghadapi potensi kenaikan harga akibat biaya distribusi dan transportasi,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi