HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kaltara.
Sebagai upaya memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat menegaskan, terdapat sejumlah program strategis yang perlu digalakkan. Agar akses dan pemanfaatan layanan keuangan di Kaltara dapat berjalan lebih maksimal.
Menurutnya, salah satu langkah utama adalah mendorong literasi dan inklusi keuangan sejak dini, khususnya di kalangan pelajar.
Ke depan setiap pelajar diharapkan memiliki rekening tabungan pribadi sebagai bagian dari pembiasaan pengelolaan keuangan.
“Minimal setiap pelajar harus punya rekening. Dari situ akan muncul aktivitas transaksi berikutnya, sekaligus melatih mereka menabung sejak dini,” bebernya, Kamis (23/4) lalu.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi di sektor perdagangan, khususnya di pasar tradisional.
Penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai mampu meningkatkan transparansi serta meminimalisir potensi kecurangan dalam transaksi.
“Dengan digitalisasi, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan akurat. Tidak ada lagi kekhawatiran manipulasi atau kesalahan perhitungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi keuangan juga diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah tetap dapat melakukan transaksi secara aman dan efisien.
Namun demikian, Pollymaart menyoroti pentingnya pemerataan peredaran uang di Kaltara. Ia menilai, hingga saat ini belum ada data pasti terkait jumlah uang yang beredar di daerah tersebut. Sehingga perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita bicara pemerataan keuangan, tapi kita sendiri belum tahu berapa sebenarnya uang yang beredar di Kaltara. Ini yang perlu kita dorong bersama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan yang beroperasi di Kaltara untuk turut mendukung penguatan ekonomi daerah. Salah satunya dengan membuka rekening dan menempatkan aktivitas keuangan di wilayah setempat.
“Perusahaan yang beroperasi di sini seharusnya juga berkantor dan melakukan aktivitas keuangan di Kaltara. Ini penting agar perputaran uang benar-benar dirasakan di daerah,” tegasnya.
Melalui rakor TPAKD ini, Pemprov Kaltara berharap tercipta sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan. Meningkatkan literasi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (fai/uno)
Editor : Nurismi