HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mendorong Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kasulampua 2026 tidak berhenti sebagai forum seremonial.
Melainkan menjadi instrumen strategis untuk menyelesaikan persoalan mendasar pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Diketahui, Konreg PDRB Kasulampua 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, lembaga, hingga pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua membutuhkan pendekatan terpadu.
Selama ini, berbagai persoalan seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya konektivitas, hingga rendahnya nilai tambah komoditas masih menjadi hambatan utama.
“Konreg ini harus melahirkan langkah strategis yang konkret, bukan sekadar menyamakan data. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci, agar intervensi pembangunan lebih efektif,” ujarnya Rabu (15/4).
Menurutnya, kawasan Kasulampua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih dominannya ekspor bahan mentah tanpa proses hilirisasi.
“Saya menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sektor unggulan seperti pertambangan dan pertanian. Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah,” ungkapnya.
Namun upaya tersebut dihadapkan pada tantangan klasik, yakni keterbatasan infrastruktur dan pasokan energi. Tanpa dukungan tersebut, pengembangan kawasan industri dinilai sulit berkembang dan kurang menarik bagi investor.
Selain penguatan sinergi pusat dan daerah, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar daerah di kawasan.
Selama ini, kerja sama horizontal dinilai belum optimal. Padahal setiap daerah memiliki potensi yang dapat saling melengkapi dalam satu rantai ekonomi.
“Daerah tidak harus unggul di sektor yang sama, tetapi harus bisa saling menopang. Di situlah pentingnya kerja sama kawasan,” jelasnya.
Forum ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan data, kebijakan, dan arah pembangunan agar lebih terukur.
Dengan posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan strategis, hasil forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada rekomendasi.
Tetapi berlanjut pada implementasi nyata guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia. (fai/uno)
Editor : Nurismi