HARIAN RAKYAT KALTARA — Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) telah rampung secara fisik dengan progres mencapai 100 persen.
Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) masih menahan pembayaran akhir kepada pihak kontraktor sebesar Rp 14 miliar.
Kepala DPUPR Perkim Kaltara Helmi menjelaskan, proyek tersebut saat ini memasuki tahap masa pemeliharaan. Pada fase ini, pihak kontraktor tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi bangunan tetap sesuai standar sebelum pelunasan dilakukan.
“Pekerjaan fisik sudah 100 persen selesai. Sekarang tinggal masa pemeliharaan. Pembayaran sekitar Rp 14 miliar masih kami tahan sampai semuanya benar-benar tuntas,” ujarnya, Rabu (1/4).
Ia menegaskan, penahanan pembayaran bukan karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan. Melainkan sebagai bentuk kontrol kualitas terhadap hasil pembangunan.
Pemerintah ingin memastikan tidak ada kerusakan maupun kekurangan yang terlewat, sebelum proyek dinyatakan benar-benar selesai secara administrasi.
“Kalau ada kerusakan kecil atau kekurangan, itu harus diperbaiki dulu. Setelah semuanya dinyatakan baik, baru pembayaran dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, mekanisme ini merupakan hal yang lazim dalam proyek konstruksi pemerintah. Masa pemeliharaan menjadi tahap penting untuk menjamin kualitas bangunan, sekaligus melindungi kepentingan pemerintah sebagai pengguna akhir.
Selain itu, DPUPR Perkim Kaltara terus melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi gedung selama masa pemeliharaan berlangsung.
Setiap temuan di lapangan, sekecil apa pun, akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan tetap kami lakukan. Jika ada yang perlu diperbaiki, langsung kami minta untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hasil pembangunan tidak hanya selesai secara fisik. Tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang.
Pemerintah menegaskan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas utama sebelum seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan.
“Jika semuanya sudah tidak ada masalah, pembayaran langsung kita selesaikan,” tuturnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi