HARIAN RAKYAT KALTARA— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,50 persen pada 2027.
Target tersebut akan ditempuh melalui penguatan investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kaltara Bertius mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah dalam perencanaan tahun 2027.
“Target pertumbuhan ekonomi kita diharapkan meningkat menjadi 5,35 persen pada 2026 dan 5,50 persen pada 2027. Upaya ini dilakukan melalui penguatan investasi dan pengembangan sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya, Senin (9/3).
Menurutnya, transformasi ekonomi menjadi agenda penting. Agar struktur ekonomi daerah semakin kuat dan berkelanjutan.
Selama ini, Kaltara masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam mentah.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan, mulai dari sektor kelautan, perkebunan hingga energi.
“Kita harus memperkuat sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi nilai tambah tinggi. Agar struktur ekonomi daerah lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi ekonomi yang dilakukan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transformasi ekonomi yang didorong bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan. Tetapi juga memperkuat daya saing daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Pendekatan tersebut mencakup penguatan industri pengolahan hasil laut, perlindungan ekosistem pesisir, serta pengembangan energi baru terbarukan.
“Meski demikian, kondisi makro ekonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan data indikator makro daerah, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada 2024 tercatat sebesar 4,57 persen dan sedikit menurun menjadi 4,56 persen pada 2025,” ungkapnya.
Di sisi lain, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari Rp 198,43 juta pada 2024 menjadi Rp 208,21 juta pada 2025.
Selain fokus pada penguatan ekonomi, pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas strategis.
Kawasan perbatasan dinilai memiliki posisi penting, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi.
“Saat ini sekitar 22,06 persen desa di wilayah perbatasan berstatus maju dan mandiri. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 24,02 persen pada 2027. Melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Kaltara sebagai beranda depan NKRI.
Sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (fai/uno)
Editor : Nurismi