HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan langkah adaptif dalam menghadapi dinamika fiskal tahun anggaran 2026.
Penyesuaian dilakukan seiring perubahan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Namun dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius menegaskan, efisiensi anggaran bukan keputusan mendadak.
Sejak sebelum penetapan APBD, pemerintah daerah telah menerima sinyal terkait arah kebijakan fiskal pusat. Sehingga proses perencanaan sudah mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian.
“APBD kita tidak disusun secara tiba-tiba. Informasi awal tentang transfer ke daerah sudah menjadi dasar dalam merancang program. Karena itu, untuk 2026 relatif sudah clear, kegiatan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia,” ujarnya, Senin (16/2).
Menurutnya, konsekuensi dari keterbatasan fiscal, adanya penyesuaian target pembangunan tahunan.
Namun, hal tersebut tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirancang secara bertahap per tahun dan lima tahunan.
“Bisa saja di 2026 ada target yang sedikit turun karena anggaran terbatas. Tetapi itu bukan berarti capaian lima tahunan terganggu. Kita optimistis target bisa dikejar pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Fleksibilitas dalam perencanaan merupakan bagian dari strategi menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan fiskal nasional dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Di tengah tantangan tersebut, Pemprov Kaltara memastikan pelayanan publik, khususnya layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, tetap menjadi prioritas.
Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas layanan agar tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi.
Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Itu kewajiban pemerintah di semua tingkatan.
Selain melakukan penyesuaian internal, Pemprov juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Kunjungan kementerian ke daerah dinilai sebagai momentum strategis untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, sehingga membuka peluang intervensi pembiayaan.
“Dengan strategi adaptif dan komunikasi intensif, Pemprov Kaltara berharap pembangunan tetap berjalan terarah meski ruang fiskal mengalami penyesuaian,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi