HARIAN RAKYAT KALTARA - Di tengah upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) didorong untuk lebih serius menggali potensi ekonomi lokal yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Dorongan tersebut datang dari DPRD Kaltara yang menilai, masih banyak potensi sektor unggulan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menilai kondisi yang ada saat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi daerah membangun kemandirian keuangan.
“PAD kita masih belum maksimal karena banyak potensi yang belum tergarap. Pemerintah perlu lebih kreatif dalam melihat peluang-peluang yang bisa mendukung pendapatan daerah,” ujarnya, Minggu (9/11) lalu.
Menurutnya, sektor-sektor seperti pengelolaan pelabuhan, pajak alat berat, dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan memiliki prospek besar bila dikelola dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.
Ia mencontohkan pelabuhan di Tarakan yang seharusnya bisa menjadi motor ekonomi daerah, namun saat ini kontribusinya masih belum signifikan terhadap PAD.
“Kalau pelabuhan dikelola dengan baik, retribusi dan aktivitas bongkar muat bisa memberikan dampak ekonomi langsung, termasuk bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pajak alat berat dari sektor pertambangan dan perkebunan.
Djufrie menyebut, masih ada potensi kebocoran penerimaan yang perlu dibenahi agar pendapatan benar-benar optimal.
Ia mengakui, pembagian kewenangan pengelolaan pajak antara Pemerintah Pusat dan daerah turut memengaruhi porsi penerimaan provinsi. Namun, menurutnya, hal itu bukan alasan untuk tidak melakukan inovasi.
“Kita harus mencari cara baru, entah dengan memperluas basis pajak daerah atau mengoptimalkan layanan publik berbayar yang memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya.
DPRD Kaltara pun berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah provinsi dalam memperkuat sistem pendapatan daerah.
Termasuk dengan mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini.
“Kemandirian fiscal merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Kalau PAD kita kuat, maka program pembangunan bisa lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi