BERAU POST - Menkeu Purbaya sebelumnya menyebut harga asli satu tabung LPG 3 kg mencapai Rp42.750 sehingga pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 dan masyarakat hanya membayar Rp12.750.
Pernyataan itu pun menuai kritik dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut menteri keuangan salah membaca data.
Terkini, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram.
Menurutnya, pernyataan di luar kewenangan justru berpotensi menimbulkan polemik dan mengganggu koordinasi antarkementerian.
Fokus pada Tata Kelola Subsidi
Misbakhun menegaskan, tugas utama seorang Menkeu adalah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis pada Jumat 3 Oktober 2025.
Politikus Partai Golkar itu meminta Menkeu fokus memperbaiki tata kelola realisasi subsidi yang selama ini kerap terlambat.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya membebani arus kas negara, tetapi juga bisa mengganggu pelayanan publik.
“Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.
Kewenangan Teknis Ada di Kementerian Lain
Misbakhun menjelaskan, urusan teknis seperti penentuan harga maupun distribusi subsidi merupakan ranah kementerian teknis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Sosial.
Inti dari pemberian subsidi, lanjutnya, adalah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin sekaligus memastikan akses energi yang terjangkau bagi kelompok rentan.
Oleh karena itu, koordinasi antarkementerian menjadi hal penting yang tidak boleh terhambat oleh perbedaan pendapat.
“Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antarkementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” tegasnya.
Polemik Pernyataan Menkeu dan Menteri ESDM
Sebelumnya, perbedaan pandangan muncul setelah Menkeu Purbaya menyampaikan perhitungan subsidi LPG 3 kg.
Dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Selasa 30 September 2025 lalu, Purbaya menyebut harga asli satu tabung LPG 3 kg mencapai Rp42.750. Pemerintah kemudian menanggung subsidi Rp30.000, sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750.
Pernyataan itu menuai kritik dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Purbaya keliru membaca data karena masih baru menjabat.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas pada Kamis 2 Oktober 2025 silam.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyebut perbedaan angka bisa muncul karena perbedaan metode perhitungan di tiap kementerian.
“Saya sedang pelajari. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” tuturnya di Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 3 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, selisih data bukan berarti ada kesalahan fatal, melainkan perbedaan pendekatan antara akuntan dan praktik di lapangan. Ia menegaskan besaran subsidi tetap sama karena jumlah anggaran tidak berubah.
“Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja,” kata Purbaya.
Pentingnya Koordinasi
Misbakhun menekankan, perbedaan pandangan antara kementerian tidak boleh menimbulkan kebingungan di masyarakat, apalagi sampai menghambat penyaluran subsidi.
Jika distribusi tidak tepat sasaran, masyarakat kelas bawah akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Saat ini, penerima subsidi energi tercatat dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Misbakhun menilai, yang lebih mendesak adalah pemutakhiran data serta penguatan koordinasi lintas kementerian.
“Polemik antarkementerian tidak boleh mengganggu kucuran subsidi dari negara. Fokus kita adalah keberlanjutan subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan,” pungkasnya.***
Editor : Nurismi