BERAU POST – Pemerintah Kota Bontang menegaskan efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027 tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan dasar dan pembangunan prioritas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris saat membacakan jawaban Wali Kota Neni Moerniaeni atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Selasa (22/9).
Agus Haris menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan keterbatasan fiskal, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kemampuan pendanaan daerah.
“Efisiensi tidak dilaksanakan melalui pemotongan yang sama terhadap seluruh perangkat daerah. Penajaman dilakukan dengan melihat realisasi tahun sebelumnya, kebutuhan riil, urgensi kegiatan, target kinerja, serta hubungan belanja dengan fungsi pelayanan,” ujar Agus Haris.
Sementara, menjawab pandangan fraksi terkait penggunaan SiLPA, Pemkot Bontang menjelaskan proyeksi SiLPA sebesar Rp 50 miliar digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit R-APBD 2027. Nilai tersebut masih menunggu kepastian posisi kas setelah Tahun Anggaran 2026 berakhir.
“Nilai riil SiLPA baru dapat dipastikan setelah Tahun Anggaran 2026 berakhir dan seluruh hak, kewajiban, serta posisi kas daerah diperhitungkan. Karena itu, penggunaannya ditetapkan secara konservatif,” jelasnya.
Agus Haris juga menyampaikan target PAD 2027 sekitar Rp 370 miliar, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Penguatan penerimaan dilakukan melalui optimalisasi basis data, penagihan piutang, digitalisasi pembayaran, serta peningkatan kinerja BUMD.
“Penguatan PAD tidak diarahkan semata-mata melalui peningkatan tarif, tetapi melalui pemutakhiran dan validasi basis data, peningkatan kepatuhan dan penagihan piutang, digitalisasi pelayanan dan pembayaran, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja BUMD,” terangnya.
Terkait perbandingan pendapatan, pemerintah menjelaskan proyeksi pendapatan 2027 sekitar Rp 1,953 triliun, lebih rendah sekitar 21,16 persen dibanding proyeksi RKPD 2026 sebesar Rp2,478 triliun.
Namun, jika dibandingkan dengan APBD 2026 yang ditetapkan sekitar Rp 1,775 triliun, pendapatan 2027 meningkat sekitar 10,03 persen.
“Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proyeksi Tahun 2027 disusun dengan basis yang lebih mendekati kondisi fiskal setelah penyesuaian pendapatan Tahun 2026,” katanya.
Dalam pengelolaan investasi daerah, target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp 5.166 miliar. Pemkot memastikan tidak ada tambahan penyertaan modal yang direncanakan dalam R-APBD 2027, termasuk untuk Bankaltimtara.
“Evaluasi tetap dilakukan dengan memprioritaskan laporan keuangan, kinerja usaha, kemampuan pembagian dividen, dan manfaat penyertaan modal bagi daerah,” tutur Agus Haris.
Pemkot Bontang memprioritaskan pembangunan Rumah Hospital RSUD, peningkatan akses jalan Kaltim Industrial Estate (KIE), penataan trotoar, pengendalian banjir, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah juga memperhitungkan DAK nonfisik sebesar Rp 75.885 miliar dalam RKAPBD 2027 dan kurang bayar dana bagi hasil hingga tahun anggaran 2024 sekitar Rp 402,576 miliar. Untuk Penyesuaian APBD akan dilakukan apabila realisasi transfer berbeda dari asumsi anggaran.
“Apabila penyaluran dari hasil berbeda dari asumsi APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD akan menyesuaikan kembali struktur APBD agar tidak terbentuk kewajiban yang melampaui kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Di akhir, Agus Haris menambahkan, penanganan banjir dilakukan secara sistematis melalui penguatan drainase, aliran sungai, tanggul, dan bangunan pengendali.
Pemerintah juga tetap melanjutkan tujuh program unggulan Kota Bontang, memperkuat sinergi TJSL bersama dunia usaha, serta mengevaluasi tambahan TPP untuk THR dan gaji ke-13 berdasarkan kemampuan fiskal 2027.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya, tetapi dari keluaran dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tandasnya.(adv/arp)
Editor : Nurismi