BERAU POST – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firmawan, mengaku cukup pusing dengan menurunnya dana instruksi presiden (Inpres) tahun 2026.
Jika tahun sebelumnya anggaran mencapai Rp 100 miliar, kini hanya Rp 40 miliar hingga Rp 60 miliar.
Kondisi itu kata dia, turut memengaruhi ruang gerak pembangunan infrastruktur daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
“Yang penting kita dapat manfaatnya, itu yang kami kejar sekarang,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, meski dana Inpres tidak tercatat dalam struktur APBD karena bersumber dari APBN, manfaatnya tetap dirasakan langsung masyarakat melalui pembangunan fisik di lapangan.
"Prioritas tetap difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan sebagai penopang konektivitas wilayah," terangnya.
Di tengah penurunan alokasi tersebut, DPUPR memastikan program pembangunan infrastruktur pada 2026 tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah.
Fendra juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah hulu seperti di Kecamatan Kelay dan Segah, yang mengalami kerusakan cukup berat.
Namun dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas penanganan.
"Kami lebih selektif menentukan yang mana prioritas," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan dengan konstruksi rigid membutuhkan biaya besar, bahkan bisa mencapai belasan miliar rupiah per kilometer.
Sementara penggunaan aspal dinilai kurang efektif untuk jangka panjang, khususnya pada ruas yang dilalui kendaraan bertonase berat. "Untuk jalan itu butuh anggaran yang besar," jelasnya.
Dengan menurunnya dukungan dana pusat dan keterbatasan APBD, DPUPR kini mengedepankan perencanaan yang lebih terukur agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
"Kami akan terus berupaya walaupun ada keterbatasan," pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengatakan, dengan dipangkasnya dana Inpres ini DPUPR harus bisa memetakan mana yang prioritas dan tidak.
Selain itu, utamakan program yang benar-benar dapat membantu ekonomi masyarakat.
“Ini warning, kita tidak tahu apakah tahun depan akan semakin sedikit atau tidak (dana Inpres, red). Jangan sampai anggaran digunakan sia-sia. Sementara masyarakat menderita,” singkatnya. (hmd/sam)
Editor : Nurismi