BERAU POST – Persoalan keterbatasan air bersih yang dialami warga Kampung Teluk Harapan, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, kian mengkhawatirkan. Hal itu seiring dengan abrasi pantai yang terus terjadi dari tahun ke tahun.
Ancaman pengikisan daratan tidak lagi sekadar soal berkurangnya garis pantai, tetapi telah merembet pada rusaknya sistem alami penyaring air tawar yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Kepala Kampung Teluk Harapan, Abnir Dani Lupi, mengungkapkan, gelombang laut yang terus mengikis pasir pantai membuat air laut semakin mudah merembes ke dalam tanah, mencemari sumber air tawar yang berada tidak jauh dari garis pantai.
Kondisi ini dinilai sangat berisiko bagi keberlangsungan hidup warga, mengingat air bersih merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda.
Selama ini bebernya, lapisan pasir pantai berfungsi sebagai sistem penyaringan alami yang menahan air laut agar tidak langsung bercampur dengan air tawar di dalam tanah.
Namun, ketika pasir tersebut semakin menipis akibat abrasi, fungsi alami itu akan ikut hilang.
“Kalau pasir ini habis, otomatis air laut akan lebih mudah masuk dan mencemari air bersih yang selama ini kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Situasi tersebut ditegaskannya, membuat pembangunan pemecah ombak menjadi kebutuhan yang mendesak.
Penanganan abrasi ditegaskannya tidak bisa dipisahkan dari upaya penyediaan sarana air bersih. Keduanya harus berjalan bersamaan agar hasilnya tidak sia-sia.
"Tanpa adanya perlindungan pantai, pembangunan infrastruktur air bersih dikhawatirkan tidak akan bertahan lama," katanya.
Bebernya, saat ini warga Teluk Harapan masih mengandalkan sumur bor mandiri untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Namun, jarak sumber air yang relatif dekat dengan laut membuat risiko tercemarnya air oleh rembesan air asin semakin besar.
“Kalau kami membangun sumber air bersih sementara pantai tidak dijaga atau tidak dibuatkan tanggul, itu akan sia-sia. Sumber air yang dekat sekali dengan laut bisa tercemar lagi,” terangnya.
Pihaknya pun mengklaim telah mengusulkan penanganan abrasi di Kampung Teluk Harapan, bahkan sejak 2016 lalu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun belum ada realisasi hingga kini.
Selama ini katanya, pemerintah daerah selalu berlindung di balik kalimat persoalan abrasi pantai bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Meski begitu, dirinya berharap pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja. Ia meminta Pemkab Berau dapat berperan sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Sehingga persoalan abrasi dan ancaman krisis air bersih di Teluk Harapan bisa segera mendapat perhatian.
“Walaupun hal itu bukan kewenangan pemerintah daerah, pemda diharap bisa menjembatani kami dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” harapnya.
Ia ingin ada langkah nyata dari pemerintah agar abrasi tidak semakin meluas dan sumber air bersih tetap terjaga.
Tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan, pihaknya khawatir kampung mereka tidak hanya kehilangan daratan, tetapi juga kehilangan akses terhadap air bersih yang menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari.
“Jika tidak segera ada penanganan, kampung kami berisiko kehilangan sumber air bersih sekaligus daratan pantai,” tutupnya.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, turut menyoroti persoalan abrasi dan ancaman air bersih yang dialami warga Kampung Teluk Harapan.
Diakui Saga, dirinya telah menerima langsung keluhan dari masyarakat pesisir terkait kekhawatiran tersebut saat melaksanakan kegiatan reses yang dilakukan sebelumnya.
"Persoalan air bersih akibat abrasi bukan isu baru, sudah lama disampaikan warga, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah," tegasnya.
Ditegaskan, di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini, masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
Aspirasi yang disampaikan warganakan menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas program.
"Persoalan abrasi dan air bersih tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya.
Aspirasi masyarakat juga dipastikannya akan menjadi salah satu fokus utama yang akan ia perjuangkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah ke depan.
Dia berharap ada langkah konkret yang dapat diambil secara bertahap agar dampak abrasi tidak semakin meluas dan sumber air bersih warga tetap terjaga.
"Saya tidak bisa berjanji semuanya akan langsung terealisasi, karena keputusan tetap bergantung pada pemegang kebijakan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kampung tidak hanya berbicara soal menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi jangka panjang.
"Yang jelas kami akan berupaya mencarikan solusi terbaik terkait persoalan tersebut bersama pihak terkait," tutupnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi