BERAU POST – Proyeksi pemangkasan anggaran transfer ke daerah pada tahun mendatang mendapat sorotan jajaran legislatif.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan, Abdul Waris, menekankan agar pemerintah daerah segera memikirkan langkah serius dalam mencari sumber pendapatan baru.
Menurutnya, ketergantungan pada dana transfer pusat tidak bisa lagi menjadi andalan utama.
Pemerintah daerah terutama melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) dimintanya, harus bisa lebih agresif menggali potensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah harus serius dalam memikirkan sumber pendapatan baru, karena dana transfer dari pusat mulai dibatasi,” tegas Waris.
Untuk itu, dia menargetkan pada 2029, PAD Berau harus bisa menembus angka Rp 1 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan pajak tidak boleh membebani masyarakat kecil.
“PAD harus naik, tapi jangan sampai memberatkan masyarakat bawah,” katanya.
Waris juga menilai arah belanja APBD ke depan perlu diubah. Menurutnya, alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Dengan begitu, belanja pemerintah tidak hanya habis untuk sektor rutin, tetapi benar-benar mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi baru.
“Belanja APBD harus diarahkan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” ujarnya.
Dorongan DPRD ini sekaligus menjadi peringatan agar pemerintah tidak terlena dengan besarnya dana transfer yang selama ini menopang APBD Berau.
Pasalnya, kebijakan Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pembatasan dan rasionalisasi anggaran transfer.
“Kalau hanya mengandalkan pusat, kita akan kesulitan ketika ada pengetatan. Maka PAD harus diperkuat sejak sekarang,” lanjut Waris.
Dengan tantangan fiskal yang semakin berat, DPRD berharap Pemkab Berau segera menyusun strategi konkret untuk memperluas basis pajak daerah, mengoptimalkan retribusi, serta mendorong sektor-sektor potensial seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah mencermati isu mengenai kemungkinan adanya pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran mendatang.
Informasi tersebut, meski belum dipastikan final, menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah dan pelaksanaan berbagai program prioritas. (sen/sam)
Editor : Nurismi