Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PWI Kaltim Kecam Intimidasi Wartawan di Kantor Gubernur: Tindakan Pengecut!

N
Penulis: Nurismi❯
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.

Advertisement

BERAU POST – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, bereaksi keras terhadap tindakan intimidasi, represif, hingga penghapusan data yang menimpa seorang wartawati saat meliput aksi 214 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 21 April 2026.

Peristiwa tersebut dinilai sebagai bentuk pembungkaman nyata terhadap kerja jurnalistik dan pelanggaran serius atas kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Menanggapi insiden tersebut, Rahman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Dengan nada bicara yang lugas, ia menyebut aksi itu merupakan tindakan para pengecut. 

Advertisement

“Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi. Oknum petugas keamanan itu pengecut,” tegas Rahman.

Insiden memprihatinkan ini dilaporkan terjadi di dua lokasi berbeda dengan total empat jurnalis menjadi korban. Di dalam lingkungan Kantor Gubernur, seorang jurnalis perempuan berinisial IM mengalami intimidasi, ponselnya dirampas, dan data hasil liputan dihapus secara paksa.

Tindakan ini tidak hanya merampas hasil kerja jurnalistik, tetapi juga menciptakan rasa takut bagi jurnalis yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Advertisement

Di lokasi terpisah, tiga wartawan lainnya, yakni Andi Asho (TV One), Rama Sihotang (Kaltim Post), dan Zulkifli Nurdin (Vonis.id), sempat dihalangi saat meliput situasi di luar Kantor Gubernur yang merupakan ruang publik.

Penghalangan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membatasi akses informasi yang seharusnya terbuka bagi publik.

Sejalan dengan Ketua PWI, Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, secara terpisah juga menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. 

"Bila bersih mengapa harus risih. Kerja jurnalistik adalah bagian dari kepentingan publik. Ketika jurnalis diintimidasi, dirampas alat kerjanya, bahkan dihapus datanya, itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers,” ucap Yuda. 

Advertisement

Artikel Terkait

Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Berau Minta Pemprov Kawal Dana Kurang Salur

Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Berau Minta Pemprov Kawal Dana Kurang Salur

Bupati Berau Sri Juniarsih ikuti rakor keuangan se-Kaltim, perjuangkan dana kurang salur dan pastikan TPP ASN aman.

Pangkas Jarak Rujukan, Pemprov Kaltim Siap Bantu Alkes RSUD Tanjung Redeb

Pangkas Jarak Rujukan, Pemprov Kaltim Siap Bantu Alkes RSUD Tanjung Redeb

Pemprov Kaltim siap alokasikan anggaran alkes agar RSUD Tanjung Redeb beroperasi akhir 2026.

Lindungi Terumbu Karang Maratua, Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Kapal Wisata Bahari

Lindungi Terumbu Karang Maratua, Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Kapal Wisata Bahari

Pemprov Kaltim perketat pengawasan kapal wisata di Maratua usai insiden SeaISee kandas dan rusak karang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer