BERAU POST – Program Gratispol Seragam Sekolah yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapat perhatian dari legislatif daerah.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin mengapresiasi pelaksanaan program tersebut yang telah mulai berjalan secara bertahap sejak 2025 dan berlanjut pada tahun ini.
Menurutnya, program bantuan seragam sekolah gratis merupakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik.
Ia menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih berproses menuju pemulihan.
“Program ini patut diapresiasi karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Thamrin menyebut, meski pelaksanaan dilakukan secara bertahap, namun keberlanjutan program menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi janji politik kepada masyarakat.
Politikus PKS ini menegaskan bahwa program seragam sekolah merupakan bagian dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang disampaikan sejak masa kampanye.
“Ini bentuk realisasi janji politik kepala daerah,” katanya.
Meski demikian, Thamrin mengingatkan pentingnya proses pendataan yang dilakukan secara teliti dan saksama.
Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci agar tidak ada anak usia sekolah yang terlewat dan gagal menerima bantuan tersebut.
Kesalahan pendataan disebutnya berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pihak sekolah perlu terus diperkuat agar data penerima benar-benar valid dan akurat.
“Pendataan harus cermat supaya tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Selain pendataan, pengawasan dalam proses penyaluran juga dinilai tak kalah penting. Thamrin berharap distribusi bantuan dapat diawasi dengan baik agar program tidak hanya berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima.
Ia menekankan, pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan siswa yang berhak, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun waktu penyaluran.
Dengan pengawasan yang optimal, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di daerah.
“Pengawasan perlu diperhatikan agar program ini benar-benar terasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thamrin juga berharap program Gratispol seragam sekolah dapat terus dievaluasi dan disempurnakan ke depannya.
“Evaluasi ini penting untuk melihat kendala di lapangan, sekaligus menjadi dasar perbaikan pada tahap penyaluran berikutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui program Gratispol terus merealisasikan penyaluran bantuan pendidikan berupa seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Di Kabupaten Berau, penyaluran tahap awal telah dilakukan sejak akhir 2025 dan kini memasuki tahap pendataan ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Wilayah VI Berau, Ahmadong menyampaikan, pada penyaluran pertama tahun 2025 lalu, bantuan seragam gratis telah diberikan kepada sekitar 4.000 siswa SLTA.
Penyaluran tersebut mencakup siswa yang telah terdata pada tahap awal program Gratispol.
“Sudah tersalurkan untuk jenjang SLTA sekitar 4.000-an pada akhir tahun 2025,” ujarnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi