BERAU POST – Sebanyak 34 anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, kini mendapat pendampingan intensif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Berau.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah menjelaskan, pendampingan tersebut berawal dari kegiatan sosialisasi terkait ABK yang dilakukan pihaknya di Kampung Suaran.
Sosialisasi itu kemudian membuka ruang bagi masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka. “Dari situlah kami langsung melanjutkan dengan pendampingan,” terangnya, belum lama ini.
Dalam pelaksanaannya DPPKBP3A tidak bekerja sendiri. Kegiatan ini turut didukung akademisi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), serta Evaluasi Program Anak Berkebutuhan Khusus (EP ABK).
Meski anggaran terbatas, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pendampingan maksimal agar anak-anak tersebut mendapat perhatian yang layak.
Ia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi para orangtua ABK di Kampung Suaran adalah keterbatasan ekonomi. Kondisi ini membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan terapi yang sebenarnya harus dijalankan secara rutin.
“Terapi idealnya dilakukan minimal dua kali dalam sepekan. Kalau hanya sekali, hasilnya tidak maksimal. Sayangnya, banyak orangtua yang tidak mampu memenuhi hal itu,” jelasnya.
Selain masalah biaya, keterbatasan jaminan kesehatan juga menjadi kendala lain. Jaminan BPJS kesehatan yang ada, hanya menanggung terapi hingga anak berusia tujuh tahun. Padahal, sebagian besar anak ABK di Kampung Suaran sudah melewati usia tersebut.
“Ini juga menjadi hambatan bagi kami. Masih banyak anak di sana yang usianya di atas tujuh tahun, sehingga tidak bisa lagi memanfaatkan jaminan kesehatan untuk terapi,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal ini, DPPKBP3A Berau tengah menyiapkan dua alternatif solusi. Pertama, anak-anak dibawa ke Tanjung Redeb agar bisa mengikuti terapi di fasilitas yang lebih memadai. Opsi kedua, tenaga terapi didatangkan langsung ke Kampung Suaran agar anak-anak tidak perlu jauh ke Tanjung Redeb.
“Kedua pilihan ini masih terus kami pertimbangkan. Intinya bagaimana caranya agar anak-anak ini tetap bisa mengikuti terapi secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyadari persoalan ABK tidak bisa ditangani satu pihak saja. Karena itu, pihaknya terus mendorong adanya keterlibatan lebih luas, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, agar penanganan terhadap ABK bisa berjalan konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menekankan, perhatian terhadap ABK harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Anak-anak ini, katanya, memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi bagian penting dari generasi masa depan.
“Harapan kita, mereka bisa tumbuh menjadi generasi penerus yang kuat dan berdaya saing,” tegasnya. (aja/hmd)
Editor : Nurismi