TANJUNG REDEB - Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususunya di kalangan kepala kampung (Kakam) menjadi atensi Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Dalam sambutannya saat melantik Penjabat Kakam Sei Bebanir Bangun, bupati pun mengingatkan kepada seluruh kakam, untuk bisa mengelola tindakan dan kegiatan pemerintahan dengan bijak dan berhati-hati, sehingga pelaksanaan tugas kakam berjalan lancar dan tidak tersandung kasus hukum, utamanya tipikor.
Bupati sendiri menyebut, selama kepemimpinannya, setidaknya terdapat empat kasus yang menjerat kakam. Tentu hal ini menjadi 'tamparan' keras bagi pemerintah daerah terkait penguatan sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat kampung.
“Ini akan merugikan kakam itu sendiri, dan merepotkan kami (pemkab, red),” tegas Juniarsih, Senin (18/3).
Sehingga dirinya menegaskan, agar kakam untuk benar-benar teliti dalam mengelola keuangan kampung. Sebab, ketika sudah terjadi kesalahan dan terlanjur jauh diperiksa oleh aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan apapun.
Sehingga, langkah-langkah preventif sangat penting, bagaimana mengedepankan konsultasi sebelum bertindak untuk menghindari tindakan melawan hukum.
“Anda (Kakam, red) yang menentukan jalannya pemerintahan di kampung, maka silakan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) atau camat,” ujarnya.
Dengan mengedepankan langkah-langkah antisipasi, dirinya berharap menjadi tolak balik kemajuan kampung yang berintegritas dan tidak mengambil jalan yang salah. Tentu, dengan demikian pembangunan di kampung juga lebih terarah dan lebih baik.
“Selama berkalan di jalan yang benar, itu tidak menjadi sulit dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, juga mengingatkan agar para kakam yang ada harus mengikuti aturan dan regulai yang ada, sehingga jika mendapati kesulitan dirinya mendorong kakam bisa melakukan konsultasi.
“Kalau ada kendala silakan konsultasi, bisa ke camat, ke kami (DPMK, red) atau ke Inspektorat Wilayah,” ujarnya.
Sehingga, dengan demikian para kepala kampung tidak melakukan langkah-langkah inisiatif yang nantinya justru menjerumuskan dirinya kepada permasalahan yang lebih serius. “Artinya jangan berkreasi sendiri, kan begitu,” tegasnya.
Dirinya menegaskan pengelolaan anggaran yang tepat untuk menghindarkan kampung dari kesalahan dalam mengelola keuangan kampung. Dirinya juga mengatakan, DPMK Berau akan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan untuk memberikan pemahaman kepada kepala kampung.
“Semoga anggaran mencukupi, kita ingin edukasi kakam dengan ilmu seperti itu untuk menjauhkannya dari permasalahan itu,” pungkasnya. (*/sen/sam)