Jangan Cuma Pesisir! DPRD Berau Desak Pemkab Serius Garap Potensi Wisata Pedalaman Segah
BERAU POST – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk lebih memberi perhatian serius terhadap pengembangan destinasi wisata di wilayah pedalaman, khususnya Kecamatan Segah.
Rudi menilai, selama ini perhatian pemerintah daerah masih terpusat pada kawasan wisata pesisir seperti Talisayan dan Bidukbiduk, sementara potensi wisata alam di wilayah hulu dinilai belum tergarap secara maksimal.
“Jangan hanya fokus ke pesisir. Daerah pedalaman seperti Segah juga punya potensi wisata luar biasa yang perlu dikembangkan,” ujarnya kepada awak media ini.
Ia mendorong OPD terkait agar mulai membangun sarana dan prasarana (sapras) penunjang yang memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan yang ingin berkunjung ke Segah.
Salah satu destinasi yang disorot adalah Air Terjun Tambalang serta potensi wisata alam dari wilayah hulu hingga hilir.
“Contohnya, pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata Segah, seperti di Air Terjun Tambalang dan potensi wisata lainnya dari hulu ke hilir. Itu perlu sentuhan serius,” katanya.
Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa sektor pariwisata harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, terutama di tengah tren penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, meskipun kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mungkin belum terlalu besar, namun dampaknya sangat signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Kalau bicara PDRB mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau bicara ekonomi masyarakat, UMKM di sekitar destinasi wisata itu bisa hidup dan berkembang,” jelasnya.
Rudi juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak sejalan dengan visi dan misi bupati, khususnya dalam upaya mencari sumber pendapatan daerah di luar sektor tambang.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan harus didukung oleh OPD terkait sesuai perannya masing-masing.
“Seperti PUPR dengan akses jalannya, Diskoperindag dengan pembinaan UMKM, semuanya harus satu arah. Kalau bupati ingin mencari sumber pendapatan selain tambang, maka seluruh OPD harus berkiblat ke sektor itu,” pungkasnya. (aky/hmd)
