Ini Jam Operasional Penyeberangan Dermaga Sidayang Tanjung Batu Saat Libur Nataru

Rencana inipun turut ditanggapi Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Samsiah Nawir.

Kerja sama itu diketahui diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Menurut Samsiah, proses pembicaraan antara pihak kampung dan pihak investor pada prinsipnya telah rampung.

Bahkan, nota kesepahaman (MoU) disebut telah disusun dan tinggal menunggu restu serta persetujuan dari Disbudpar.

“Selama pengelolaannya tidak mengganggu lingkungan, tetap melestarikan alam, serta menjaga pohon-pohon yang ada di lokasi, maka tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, konsep pengelolaan yang ditawarkan harus berbasis ekowisata, sehingga kelestarian lingkungan menjadi syarat mutlak.

Di sisi lain, rencana ini juga akan menjadi bahan evaluasi sekaligus contoh inovasi pengelolaan wisata yang melibatkan investor lokal tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan.

“Selain itu, kehadiran investor diharapkan membuka ruang bagi UMKM lokal melalui dukungan dan pemberdayaan yang lebih baik,” jelasnya.

Samsiah menambahkan, rencana kerja sama ini juga akan menjadi hal baru. Karena melibatkan kolaborasi antara investor lokal dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Namun, ia mengingatkan agar BUMK wajib melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sekitar.

“Danau ini mengaliri air ke tiga kampung. Artinya, Danau Tulung Lenggo adalah sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, harus tetap dijaga dan masyarakat perlu dilibatkan serta diberi pemahaman sejak awal,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kampung Tembudan, Zainuddin Rahim juga membenarkan adanya penjajakan pengelolaan Danau Tulung Lenggo oleh investor lokal.

Ia menyebut proses penjajakan telah berlangsung sekitar dua bulan terakhir, dengan rencana pihak ketiga akan mengelola penuh sekaligus menambah berbagai wahana baru di kawasan wisata tersebut.

“Nanti akan ada MoU. Kalau sudah ada, akan kita koreksi bersama, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus,” ungkap Zainuddin.

Dalam pembahasan awal, pihak investor sempat mengusulkan masa pengelolaan selama 25 tahun.

Namun menurut Zainuddin, durasi tersebut dinilai terlalu lama dan akan menjadi salah satu poin yang dikoreksi dalam pembahasan MoU.

Selain itu, Pemerintah Kampung Tembudan juga meminta agar kontribusi pendapatan ke kampung tidak bersifat flat atau tetap selama masa kontrak berjalan.

“Misalnya per tahun Rp125 juta. Kalau usahanya maju, maka pemasukan ke kampung juga harus bisa dinaikkan. Makanya nanti akan ada perjanjian berulang,” terangnya.

Zainuddin juga menegaskan bahwa pihak kampung meminta sekitar 80 persen tenaga kerja dalam pengelolaan wisata tersebut berasal dari warga lokal.

Saat ini, pendapatan Kampung Tembudan dari objek wisata Danau Tulung Lenggo berkisar antara Rp30 juta hingga Rp37 juta per tahun.

“Sebenarnya potensi lebih besar, tapi karena ada biaya operasional dan gaji karyawan, maka pendapatan bersihnya sekitar itu,” jelasnya.(aky/arp)