Tekan Angka Kemiskinan, Dinsos Berau Siapkan Program UEP untuk 85 Keluarga

BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, tengah merancang program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang ditargetkan bisa mulai direalisasikan pada APBD Perubahan 2025.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengatakan, program ini rencananya menyasar 85 keluarga dengan nilai bantuan sekitar Rp 3 juta per keluarga.
Tujuannya, mendorong warga miskin memiliki usaha mandiri agar secara bertahap bisa keluar dari kategori penerima bantuan sosial. Adapun skema program ini masih digarap aturan teknisnya.
“Kita sedang garap aturannya. Kalau tidak ada kendala, Insyaallah direalisasikan di perubahan (APBD) nanti,” ujarnya, Selasa (5/8).
Program UEP ini meniru skema yang lebih dulu dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Tahun ini, dibeberkannya, Pemprov menyalurkan bantuan serupa kepada 150 keluarga di Kecamatan Bidukbiduk.
Bedanya dengan tahun lalu, bantuan dari provinsi itu disalurkan per keluarga, bukan dalam bentuk kelompok seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Nantinya akan diberi alat produksi senilai sekitar Rp 3 juta,” jelas Iswahyudi.
Lanjutnya, penerima bantuan UEP tersebut ditentukan berdasarkan data dari kampung dan telah melalui proses verifikasi.
Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi acuan utama untuk mengusulkan nama-nama penerima.
“Yang kita usulkan itu yang masuk DTKS, lalu diverifikasi lagi,” katanya.
Model bantuan usaha produktif ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga penerima.
Setelah mendapat peralatan atau modal usaha, masyarakat bisa mengembangkan usahanya sendiri, sehingga ke depan tak lagi bergantung pada bantuan sosial.
UEP sendiri bukan program baru. Selama ini, skema bantuan usaha produktif sudah dijalankan di berbagai daerah.
Namun, skema dan besaran bantuannya berbeda-beda, tergantung kemampuan anggaran dan target sasarannya.
Untuk Berau, kata Dia, jika program ini terealisasi di APBD Perubahan, dirinya berharap, penerima bisa benar-benar memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan usaha, bukan konsumsi. Diharapkan pula bisa mempercepat pengurangan angka kemiskinan di daerah.
“Jadi tidak dibagi uang tunai, tapi dalam bentuk barang sesuai usaha yang akan ditekuni,” tutupnya. (aja/hmd)



