Ciptakan Generasi Emas 2045: Berau Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Program K2RPPA

BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau, menetapkan dua wilayah baru sebagai kampung dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (K2RPPA).
Yaitu Kelurahan Karang Ambun, Tanjung Redeb dan Kampung Rantau Panjang, Sambaliung.
Penetapan ini menambah jumlah wilayah K2RPPA di Berau, menjadi 25 kampung dan kelurahan, sejak program ini mulai diluncurkan pada 2022 lalu.
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab Berau, Rusnan Hefni meluncurkan dua wilayah tersebut di Balai Mufakat, Senin (21/7).
Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), yang menjadi ujung tombak perlindungan perempuan dan anak di tingkat kampung. Tema kegiatan ini adalah “Sinergitas Mewujudkan Ruang Bersama Indonesia Bahagia”.
Dikatakan Rusnan, pelaksanaan bimtek ini patut diapresiasi karena menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen dalam perlindungan terhadap kelompok perempuan dan anak yang tergolong rentan.
Ia menekankan bahwa perempuan dan anak memiliki peran penting dalam pembangunan kampung maupun daerah secara keseluruhan.
“Saya yakin, kegiatan ini memperkuat komitmen dan kepedulian terhadap perempuan dan anak karena mereka termasuk kelompok yang rentan,” kata Rusnan.
Ia juga mengajak semua elemen di kampung, termasuk aparat, kelompok perempuan, lembaga masyarakat kampung, lembaga adat, relawan SAPA, dan forum anak.
Untuk bersinergi dalam pengorganisasian perempuan dan anak. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan implementasi nyata dari Peraturan Kampung tentang DRPPA, termasuk dalam hal alokasi anggaran.
Rusnan mengingatkan pentingnya memperhatikan partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan kampung, agar tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Perlu disadari, DRPPA adalah inisiatif positif yang harus didukung oleh semua pihak. Karena itu, saya tekankan semua stakeholder harus bersama-sama menyukseskan program ini,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal tantangan bonus demografi yang dihadapi daerah. Menurutnya, ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan anak-anak sebagai generasi emas 2045.
“Saya harap anak-anak Berau menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, sehat, unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat yang bersendikan nilai moral,” lanjutnya.
Peran perempuan, terutama ibu, sangat strategis sebagai madrasah pertama dalam keluarga.
Karena itu, peningkatan kualitas perempuan, terutama dalam mendidik anak, menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Pemenuhan hak perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan. SDM adalah kunci keberhasilan pembangunan. Pemkab Berau berkomitmen meningkatkan kualitas SDM agar mampu mengelola potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, menjelaskan bahwa peluncuran kampung dan kelurahan ramah perempuan dan anak ini sudah memasuki tahap ketiga.
Tahap pertama dilakukan pada 25 Juli 2022 dengan role model Kampung Labanan Jaya dan Labanan Makmur. Disusul tahap kedua pada 16 November 2022 melalui replikasi di Kampung Maluang.
“Sekarang sudah ada 25 kampung dan kelurahan. Kampung-kampung ini menjadi wadah terintegrasi layanan berbasis perempuan dan anak,” sebut Rabiatul.
Seluruh perwakilan kampung juga menandatangani komitmen bersama dan menerima prasasti penetapan sebagai kampung ramah perempuan dan anak.
Kegiatan ini diharapkan dapat memicu kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Lanjutnya, bimtek yang dilaksanakan selama dua hari ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, membangun komitmen percepatan pelaksanaan K2RPPA.
Kedua, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan. Ketiga, memastikan peran aktif kampung dalam sistem perlindungan perempuan dan anak.
Keempat, meningkatkan sinergi lintas sektor. Kelima, meningkatkan kapasitas relawan SAPA. Dan keenam, mengintegrasikan lima isu prioritas PPA sesuai arahan Presiden.
“Melalui bimtek ini, kami harapkan relawan SAPA memahami peran strategis mereka sebagai garda depan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Mereka harus memiliki keterampilan, sensitivitas sosial, serta kemampuan menangani kasus kekerasan atau perlindungan khusus lainnya,” pungkasnya. (aja/hmd)


