Kejari Berau Dampingi Proyek Pemerintah, Tapi Tidak Semua: Ada Seleksi Ketat!

BERAU POST – Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), memberikan pendampingan hukum terhadap sejumlah kegiatan fisik dan program pemerintahan di Kabupaten Berau.
Namun, tidak semua kegiatan akan mendapatkan pendampingan, karena masih harus melalui proses telaah internal.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Datun Kejari Berau, Heru Suryadmiko.
Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara selektif dengan mengedepankan kajian yuridis normatif atas setiap permintaan yang masuk.
“Kalau untuk pendampingan, ada beberapa dinas yang minta, tapi masih kami telaah. Kita lihat apakah layak didampingi atau tidak, karena sepertinya tidak semua harus didampingi,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Heru, pendampingan dari kejaksaan bukan pada aspek teknis seperti spesifikasi material atau metode kerja, melainkan sebatas pada analisa hukum berdasarkan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
“Kita telaah. Kalau dilihat tidak perlu didampingi, ya tidak. Karena pendampingan ini kan hanya yuris normatif saja, tidak sampai teknisnya.
Pendampingan yang diberikan, dipaparkannya memang tidak terlalu spesifik hingga menyangkut teknis pelaksanaan.
Misalnya besinya ukuran apa, atau penggunaan material lainnya. Pihaknya hanya melihat pada kontrak yang dilaksanakan, apakah misalnya ada force majeure atau hal-hal lain dalam klausul.
Ia menambahkan, keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai pemilik program.
Hasil telaah dari Kejaksaan hanya bersifat rekomendasi atas potensi risiko hukum yang mungkin muncul.
“Keputusan tetap di tangan prinsipal. Hasil telaah kita sampaikan. Ketika PPK ambil kebijakan A atau B, ini kemungkinan dan dampaknya,” katanya.
Heru juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak memberikan jaminan atas kepatuhan pihak ketiga, seperti rekanan atau kontraktor pelaksana.
Jika dalam pelaksanaan ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan kontraktor, pendampingan bisa dihentikan.
“Misalnya kontraktor nakal di luar sepengetahuan kita, kita cabut pendampingan. Kadang ada juga yang nakal dari sisi pelaksananya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pendampingan Kejaksaan bukan bentuk pembenaran atau perlindungan mutlak, melainkan bagian dari upaya preventif agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kita tidak menjamin kontraktor bakal patuh atau bagaimana. Kita hanya menyampaikan kepada PPK, kemungkinannya begini, atau penanganannya yang baik begini dan seterusnya,” pungkasnya.
Pendampingan hukum oleh Kejari Berau ini menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas pelaksanaan program pembangunan daerah di Bumi Batiwakkal. (sen/hmd)



