Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hindari Sengketa, DPRD Berau Gandeng Kejari dalam Urusan Datun

B
Penulis: Beraupost❯

 


Advertisement

KERJA SAMA: Jajaran Kejari Berau dan DPRD Berau teken MoU pendampingan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara di Ruang VVIP DPRD Berau. (SENO/BP)
KERJA SAMA: Jajaran Kejari Berau dan DPRD Berau teken MoU pendampingan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara di Ruang VVIP DPRD Berau. (SENO/BP)


TANJUNG REDEB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau bersama DPRD Berau kembali menandatangani nota kesepahaman terkait pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan ini menjadi langkah rutin tahunan yang dinilai penting untuk penguatan kerja sama antar lembaga negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Yovandi Yazid mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara akuntabel dan sesuai hukum.

Advertisement

“Setiap tahun kami memang rutin melaksanakan MoU(memorandum of understanding). Ini penting, bukan hanya sebagai formalitas tapi juga pelaksanaan,” ujarnya Senin (19/5).

Yovandi menegaskan, pihaknya siap mendampingi DPRD dalam berbagai urusan hukum, baik melalui diskusi maupun konsultasi.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas tanda tangan MoU, tapi benar-benar terimplementasi dalam kegiatan nyata,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, kerja sama ini memberikan payung hukum yang penting bagi DPRD dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

“Ini bisa memperkuat akuntabilitas dan memberikan rasa aman kepada anggota dewan,” ucapnya singkat.

Ia juga menambahkan, pihaknya siap memberikan layanan hukum yang tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami apresiasi kegiatan ini. Semoga menjadi awal keharmonisan antar lembaga dalam membangun kemajuan di masyarakat,” tutup Yovandi.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Berau, Heru Suryadmiko menjelaskan, kerja sama ini telah berlangsung sejak lama dan secara rutin diperbaharui.

“Kerja sama ini sudah terjalin sejak 2013. Setiap tahun kami pastikan pendampingan hukum berjalan lancar,” ujarnya.

Heru menambahkan, salah satu bentuk pendampingan yang sering dilakukan adalah dalam proses pembentukan produk hukum DPRD.

“Kami membantu agar produk hukum DPRD tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto juga menyambut baik kerja sama ini. Sekaligus mengapresiasi peran Kejari dalam membantu DPRD menjalankan tugas dengan baik.

“Saya rasa ini penting untuk mempererat hubungan antar lembaga dan menyamakan pandangan dalam penyelesaian persoalan hukum,” katanya.

Dedy berharap, dukungan dari Kejari Berau dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kerja sama seperti yang dilakukan ini.

“Saya yakin kedua pihak punya komitmen yang sama dan akan terus bersinergi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian secara sungguh-sungguh dan aktif dalam evaluasi. “Yang tak kalah penting, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” pungkasnya. (sen/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Antisipasi Lonjakan Wisatawan di Bidukbiduk, DPRD Berau Minta Pengelola Siapkan Informasi Risiko

Antisipasi Lonjakan Wisatawan di Bidukbiduk, DPRD Berau Minta Pengelola Siapkan Informasi Risiko

Akses jalan menuju lokasi wisata serta kesiapan fasilitas umum harus dipastikan optimal sebelum liburan tiba

Soroti Ancaman Illegal Fishing di Perairan Berau, DPRD Ingatkan Nelayan Patuhi Aturan

Soroti Ancaman Illegal Fishing di Perairan Berau, DPRD Ingatkan Nelayan Patuhi Aturan

Penangkapan ikan secara ilegal berpotensi merusak ekosistem laut serta mengancam penghidupan warga pesisir.

Cegah Kesenjangan Antarwilayah, Legislator Berau Minta Infrastruktur Kampung Jadi Prioritas Utama

Cegah Kesenjangan Antarwilayah, Legislator Berau Minta Infrastruktur Kampung Jadi Prioritas Utama

Masyarakat di daerah terpencil dinilai memiliki hak yang sama menikmati akses jalan serta layanan layak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer