
TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau menjadwalkan tiga kali kegiatan pemenuhan komitmen izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Dinkes Berau, Suhartini mengatakan, sejak diberlakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021, proses penerbitan izin PIRT pun menjadi lebih sederhana.
Kini pelaku usaha dapat langsung mengajukan izin melalui sistem OSS atau datang ke DPMPTSP.
Izin bisa langsung terbit, namun disertai komitmen untuk mengikuti tahapan selanjutnya seperti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan tempat produksi.
“Sekarang sistemnya izin keluar dulu, baru mereka penuhi komitmen. Mulai dari ikut PKP, pemeriksaan tempat produksi, dan memastikan label sesuai syarat. Dan itu biasanya memakan waktu 6 bulan,” jelasnya.
Dalam prosesnya, pelaku usaha yang sudah mendaftar akan dihubungi oleh Dinkes melalui notifikasi OSS. Selanjutnya, mereka dijadwalkan untuk mengikuti PKP secara berkelompok.
Adapun kegiatan pertama dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang, dan saat ini telah terdata sekitar 50 pelaku usaha yang akan mengikuti pemenuhan komitmen PIRT tersebut.
Langkah itu dijelaskannya, merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan pangan olahan di Kabupaten Berau.
Apalagi sertifikasi ini penting agar pelaku usaha memahami kembali tanggung jawab setelah mendapatkan izin PIRT, termasuk menjaga kualitas produk, kemasan, hingga label yang sesuai standar.
Seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha, mayoritas produk pangan lokal yang beredar kini sudah memiliki izin.
Hal ini tak lepas dari kerja sama intens antara Dinkes Berau, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan para pelaku usaha.
“Bahkan, surat edaran juga telah disebarkan ke minimarket-minimarket agar hanya menjual produk dengan izin edar resmi,” paparnya.
Namun Suhartini mengakui masih ada tantangan teknis di lapangan, terutama soal kemasan.
Ia mencontohkan, beberapa pelaku usaha kerap mencetak kemasan dalam jumlah besar sebelum izin keluar.
Saat izin sudah diterima, label baru belum ditempelkan karena kemasan lama masih digunakan.
“Sering kali saat pengawasan kami mendapati produk yang izinnya sudah ada, tapi labelnya belum tertempel,” tuturnya.
“Setelah dikonfirmasi, ternyata mereka masih menghabiskan kemasan lama. Biasanya mereka juga bawa salinan izin ke toko sebagai bukti,” sambungnya.
Ia menegaskan, kepemilikan izin bukan hanya formalitas. Jika masyarakat mengonsumsi produk berizin PIRT, itu artinya makanan tersebut dikelola oleh orang sehat, tempat produksinya memenuhi syarat, dan labelnya sesuai standar.
Untuk itu, Suhartini berharap pelaku usaha yang sudah memiliki izin tetap menjaga mutu dan kepatuhan, sementara yang belum agar segera mengurus izin resminya.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi tanggung jawab moral untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan sehat,” pungkasnya. (aja/arp)



