
TANJUNG REDEB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau tengah menyusun kebijakan baru untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur kampung.
Aturan ini rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan bupati (perbup).
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan bahwa langkah ini diambil menyusul banyaknya masukan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya menemukan perangkat kampung saat dibutuhkan.
Dijelaskannya, proses penyusunan masih dalam tahap awal. Pihaknya masih merancang draft aturan sebagai dasar pembuatan Perbup.
Namun ia menegaskan bahwa arahnya sudah jelas: menciptakan sistem kerja yang disiplin dan terukur di lingkungan pemerintahan kampung.
Konsep awalnya akan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana masuk kerja pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 16.00 Wita.
"Harapannya, pelayanan publik di kampung bisa lebih tertib dan bisa diakses warga saat dibutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama ini masih banyak kampung yang belum menerapkan standar kerja yang jelas bagi perangkatnya.
Akibatnya, ada yang seenaknya keluar saat jam kerja.
“Aturan ini bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memastikan masyarakat dapat pelayanan terbaik dari kampungnya sendiri,” tegasnya.
DPMK akan menggandeng camat, kepala kampung, dan tokoh masyarakat dalam penyusunan regulasi ini.
Tujuannya agar aturan yang dibuat tidak bertabrakan dengan kondisi di lapangan.
“Setiap kampung punya tantangan masing-masing. Makanya kami akan libatkan banyak pihak supaya aturan ini bisa diterapkan secara adil dan realistis,” tambahnya.
Meski belum bisa dipastikan kapan perbup ini mulai berlaku, Tenteram menegaskan, pihaknya akan mengupayakan agar regulasi ini bisa diterapkan secepatnya.
“Yang pasti, jangan sampai ada keluhan warga datang ke kantor kampung tapi tidak terlayani dengan baik,” tutupnya. (aja/hmd)



