Jangan Sampai Ketinggalan! UMKM Berau Dibekali Jurus Jitu Tembus E-Katalog

TANJUNG REDEB – Upaya memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Batiwakkal terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Salah satunya dengan mendorong mereka masuk ke dalam e-katalog milik pemerintah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menyampaikan, pihaknya telah mengundang 20 pelaku usaha lokal untuk mengikuti pendampingan sebagai langkah awal menuju keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses pasar bagi UMKM.
Dengan masuk ke dalam e-katalog lokal, pelaku usaha tidak hanya bisa memperluas jangkauan pemasaran, tetapi juga berkesempatan menjadi penyedia dalam belanja barang dan jasa yang dibiayai APBD.
“Kami mengundang 20 pelaku usaha dari berbagai bidang, seperti penyedia makanan, kue-kue, jasa penjahit, alat tulis kantor (ATK), dan lainnya," terangnya.
"Tujuannya agar mereka bisa masuk ke dalam e-katalog lokal sebagai penyedia barang atau jasa pemerintah,” ucapnya, Jumat (25/4).
Eva mengungkapkan, program ini mendapat sambutan positif dari pelaku usaha.
Mayoritas menyatakan antusiasme dan kesiapannya untuk mengikuti proses yang dibutuhkan.
Terlebih, persyaratan untuk bisa masuk ke dalam e-katalog dinilai cukup mudah dan dapat dipenuhi oleh sebagian besar pelaku UMKM di Berau.
“Yang penting para pelaku sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Produk merrka juga harus jelas, harga yang wajar, dan tersedia secara berkelanjutan,” tambahnya.
Ke depan, pihaknya akan memberikan pelatihan teknis agar pelaku usaha tidak hanya memahami proses pendaftaran, tetapi juga mampu mengelola akun dan memenuhi standar pengadaan pemerintah.
“Kami ingin UMKM di Berau bisa naik kelas. Tidak hanya berjualan di pasar tradisional, tapi juga bisa masuk ke sistem yang lebih luas dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau, Jimmy Arwi Siregar, mengungkapkan, saat ini e-katalog sudah berubah menjadi versi 6.
Dirinya meminta seluruh penyedia dan pengguna jasa untuk segera beralih ke e-katalog terbaru tersebugt
Sosialisasi terkait peralihan ke versi terbaru ini akan dilakukan oleh UKPBJ untuk memastikan seluruh pihak memahami perubahan dan prosedur yang berlaku.
Diungkapkannya, bahwa saat ini e-katalog versi 6 sudah mulai diterapkan di Kabupaten Berau. Sementara, e-katalog versi 5 masih dapat digunakan hingga akhir Februari 2025.
Dirinya berharap seluruh penyedia dan pengguna jasa segera beralih ke e-katalog versi terbaru sebelum batas waktu yang ditentukan.
"Kami harap penyedia dan juga pengguna jasa sudah mulai beralih ke e-katalog versi 6," ucapnya kepada Berau Post.
Untuk mendukung transisi ini, pihaknya akan segera melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyedia jasa yang terdaftar di e-katalog.
Adapun perbedaan utama antara e-katalog versi 5 dan versi 6 terletak pada kewenangan untuk membuka etalase produk.
Pada e-katalog versi 5, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuka etalase produk dengan persetujuan dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau. Namun, pada e-katalog versi 6, semua kewenangan tersebut sepenuhnya berada di pusat.
Dengan kata lain, jika suatu produk tidak tersedia dalam etalase yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka pemerintah daerah tidak dapat membuka etalase tersebut.
"Di e-katalog versi 6 semua kewenangan dari pusat. Kalau dari sana tidak ada etalase yang kita inginkan, ya tidak bisa membuka etalase itu," terangnya. (*/aja/hmd)



