Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jelang Idulfitri, Ormas 'Nakal' Incar THR: Kesbangpol Berau Tegas!

B
Penulis: Beraupost❯
Salim, Kesbangpol Berau. (ARTA KUSUMA YUNANDA/BP)
Salim, Kesbangpol Berau. (ARTA KUSUMA YUNANDA/BP)

TANJUNG REDEB – Menjelang Idulfitri, fenomena pungutan liar dengan modus permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali mencuri perhatian di media sosial.


Advertisement

Praktik ini, sering kali disamarkan dengan dalih sumbangan atau bantuan, telah menjadi sorotan publik, dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam, dan mengeluarkan maklumat yang mengimbau warga untuk berperan aktif melaporkan setiap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas atau LSM tersebut.

Polisi menegaskan bahwa tindakan seperti itu merupakan bentuk kejahatan yang harus diberantas bersama-sama.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kasus pungutan liar yang dilakukan oleh ormas atau LSM di Kabupaten Berau.

"Sejauh ini, kami belum menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai ormas bermasalah di Kabupaten Berau," ujarnya kepada awak media ini.

Dirinya juga menjabarkan bahwa pihak Kesbangpol Berau terus melakukan pembinaan terhadap ormas dan LSM yang terdaftar di wilayahnya, termasuk pemantauan rutin terhadap kegiatan mereka di lapangan.

Advertisement

"Setiap bulan, kami melakukan kunjungan ke ormas-ormas yang terdaftar, dengan tujuan untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai program dan kegiatan mereka di daerah. Ini bagian dari upaya untuk memastikan kegiatan mereka tetap sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan masyarakat," jelas Salim.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 150 ormas, yayasan, dan paguyuban yang terdaftar di Kesbangpol Berau.

Namun, Salim juga mengakui bahwa masih ada beberapa ormas yang belum melaporkan keberadaan dan kegiatannya di Kabupaten Berau, yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan.

"Memang ada beberapa ormas yang belum mendaftar atau melaporkan aktivitas mereka. Kami terus berusaha untuk mendata semua ormas di daerah, agar bisa dipantau dengan baik," tambahnya.

Terkait dengan tindakan terhadap ormas yang terlibat dalam praktik pungutan liar atau pelanggaran lainnya, Salim menjelaskan bahwa Kesbangpol tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi. Kewenangan tersebut berada di tingkat kementerian terkait.

"Sanksi untuk ormas yang bermasalah adalah kewenangan kementerian. Kami hanya bisa memberikan teguran tertulis kepada ormas yang melanggar, dan tembusannya kami kirimkan ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut," kata Salim.

Kesbangpol sendiri, lanjut Salim, hanya memiliki tugas untuk mendata dan membina ormas yang terdaftar di daerah. Sedangkan soal legalitas dan pendirian ormas berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sehingga kami akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh stekholder terkait untuk membahas prihal yang dapat menganggu keamanan masyarakat,” tutupnya (aky/hmd)

Advertisement

Artikel Terkait

Semarakkan HUT RI ke-81, Pemprov Kaltara Bagikan Bendera Merah Putih ke Ormas

Semarakkan HUT RI ke-81, Pemprov Kaltara Bagikan Bendera Merah Putih ke Ormas

Gubernur Zainal Paliwang bagikan bendera Merah Putih ke ormas demi semarakkan HUT RI. Cek selengkapnya!

Usut Kasus Dugaan Pengubahan Teks Pancasila, Polres Tarakan Terima Laporan Tambahan Tiga Kelompok

Usut Kasus Dugaan Pengubahan Teks Pancasila, Polres Tarakan Terima Laporan Tambahan Tiga Kelompok

Tiga kelompok masyarakat datangi Polres Tarakan laporkan dugaan pengubahan teks Pancasila saat aksi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer